Tingkatkan Kerja Sama, Kementerian ESDM dan 11 Kementerian/Lembaga Kompak Tandatangani MoU tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 264.Pers/04/SJI/2020

Tanggal: 31 Agustus 2020

Tingkatkan Kerja Sama, Kementerian ESDM dan 11 Kementerian/Lembaga Kompak Tandatangani MoU tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional

Diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM bersama dengan 11 Kementerian/Lembaga terkait menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional.

11 (Sebelas) Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
10. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
11. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara virtual melalui video conference yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Senin (31/8).

Dalam sambutannya, Luhut mengharapkan bahwa nota kesepahaman ini dapat dijadikan pijakan bagi masing-masing K/L untuk semakin meningkatkan kerjasama guna melengkapi kebutuhan data dan informasi kelautan.

Selain itu, Menko Maritim juga menginginkan bahwa data kelautan yang ada dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan yaitu:

1. Mendukung penguatan sektor ekonomi kemaritiman khususnya berguna untuk recovery ekonomi kemaritiman pasca dampak pandemi covid 19
2. Menudukung program investasi di indonesia. Data-data yang ada kiranya dapat dianalisis untuk menyediakan potensi investasi. Bukan hanya terkait potensi sumber daya namun juga untuk mendukung infrastruktur investasi
3. Menjaga kedaulatan dan keamanan setiap wilayah indonesia, termasuk juga memperluas wilayah jurisdiksinya
4. Mendukung bebagai program mitigasi kebencanaan, dan
5. Hal hal lain yg kiranya menjadi prioritas pembangunan nasional kemaritiman sebagaimana terangkum didalam kebijaksanaan kelautan

"Kedepannya, kiranya kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan konkrit yang memiliki dampak positif dalam pembangunan nasional", pungkas Luhut. (DOY)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!