Wamen ESDM: EBT Adalah Keharusan, Keekonomiannya Harus Diutamakan

Minggu, 30 Juli 2017 - Dibaca 5415 kali

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar kembali menekankan bahwa untuk saat ini pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah sebuah keharusan, bukan lagi sebuah pilihan. Hal tersebut disampaikan Arcandra dalam sambutannya pada Halal Bihalal Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, di Jakarta, Minggu (30/7).

"Apakah kita akan mendorong renewable energy? Renewable energy adalah keharusan bukan lagi pilihan apakah kita memilih fosil atau renewable energy," tegas Arcandra.

Menurut Arcandra, ada beberapa program kerjasama bidang EBT antara Balitbang Kementerian ESDM dengan UPN yang sudah berjalan, yakni pengembangan biofuel dari kemiri sunan dan shorghum. Dalam hal ini, kata Arcandra, faktor keekonomian menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. "Yang terpenting adalah keekonomiannya. Jangan sampai kita mengembangkan sesuatu tapi yang kita kembangkan mahal sekali," ungkap Arcandra.

Selanjutnya, Arcandra mengajak para alumni dan pengajar UPN untuk bersama-sama memberikan pemahaman bahwa suatu saat untuk energi fosil kita tidak bisa memproduksikannya lagi, bukan habis seperti pemahaman yang sebelumnya ada.

"Seandainya cadangan terbukti minyak kita 3,6 miliar barel dengan tingkat produksi 800 ribu per hari dan konstan, itu (dulu dikatakan) dalam waktu 12 tahun lagi akan habis. Itu yang harus kita ubah, yang benar adalah bukan habis, tetapi tidak bisa memproduksikan minyak," terang Arcandra.

Arcandra menjelaskan, kenapa tidak habis, karena di bawah (perut bumi) sana belum ada teknologi yang bisa menguras minyak bumi sampai 100%. "Teknologi saat ini baru dapat menguras paling banyak 40-50% minyak yang ada, sehingga masih ada sekitar 60% di bawah sana," ujarnya.

Menurut Arcandra, itu adalah tantangan kita, dan suatu saat nanti apabila ada teknologi baru cadangan tersebut bisa kita ambil.

Pada kesempatan tersebut Acandra juga berharap dengan kekuatan alumni yang mencapai 59.000, UPN Yogyakarta dapat membantu Kementerian ESDM dalam menjalankan program-programnya, terutama bagi masyarakat di pulau terluar Indonesia, sebagaimana yang digaungkan Presiden Jokowi dalam Nawacita-nya. "Misalnya bersinergi dalam program yang ada di Kementerian ESDM mengingat hampir di seluruh Indonesia ada alumni UPN, bahkan termasuk inspektur tambang, di kota maupun pelosok," tutup Arcandra. (KO)

Bagikan Ini!