Rasio Elektrifikasi Aceh Lampaui Rata Rata Nasional

BANDA ACEH - Berdasarkan catatan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral rasio elektrifikasi yang dimiliki Aceh saat ini mencapai 96,69% lebih tinggi daripada rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang saat ini sekitar 92%. Pemerintah memperkirakan tahun 2018 mendatang rasio elektrifikasi Aceh akan mencapai 100%.

Aceh merupakan bagian dari Sistem Kelistrikan Aceh Sumatera Utara. Akhir tahun 2018 tidak ada lagi jaringan per Provinsi, jadi yang ada jaringan per pulau. Sumatera akan memiliki jaringan transmisi Pulau Sumatera sehingga pembangkitnya mau dimana saja akan sama.

Saat pembangunan infrastruktur kelistrikan terus dilakukan Pemerintah di Provinsi Aceh. Transmisi 150 kV Sidikalang-Subussalam saat ini progresnya telah mencapai 40,7% dan Transmisi 150 kV PLTU Nagan Raya - Blang Pidie yang hampir selasai dengan progres 88,48%.

Selain pembangunan transmisi, pemerintah juga sedang menyelesaikan gardu induk di Kutacane (100%), PLTU Nagan Raya (Ext) (100%), Blang Pidie (91,62%), Arun Ext TB (29,75%) dan Subulussalam (93,82).

"Pembangunan Pembangkit yang akan selesai akhir tahun 2017 ini sampai tahun 2020 itu hampir 500 MW. Penambahan kapasitas 500 MW ini jika hanya untuk Aceh mencukupi listrik 10 hingga 15 tahun kedepan,"jelas Jonan.

Kebutuhan listrik Aceh akan lebih terjamin lagi setelah kebijakan system kelistrikan berdasarkan pulau diterapkan, semua jaringan transmisi listrik terkoneksi sepanjang Pulau Sumatera dengan semua system kelistrikan yang ada saat ini terkoneksi satu dengan yang lain.

Kebijakan lainnya dalam rangka mendukung kelistrikan Aceh dan Sumatera pada umumnya adalah, kewajiban membangun pembangkit didekat lokasi sumber energinya. "Di Pulau Sumatera ada tambang batubara dan ada sumur gas itu pembangunan listrik PLTU harus berada di lokasi tambang batubara. Kalau PLTG itu harus berada di sumur gas. Jadi tidak boleh ini pembangkitanya di tempat lain sumber energinya di tempat lain karena itulah yang menyebabkan harga listriknya tinggi,lanjut Jonan.

Kebijakan pembangunan listrik di mulut tambang tersebut dilakukan menurut Jonan karena Pemerintah bukan hanya berusaha untuk meningkatkan kapsitas nasional, tapi juga membuat upaya supaya listrik itu harganya terjangkau. "Kalau listriknya banyak, listriknya melimpah tapi harganya tidak terjangkau juga buat apa?. Jadi ini penting sekali,"pungkas Jonan. (SF)

Bagikan Ini!