Pemerintah Luncurkan SIMBARA, Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 97.Pers/04/SJI/2022

Tanggal: 8 Maret 2022

Pemerintah Luncurkan SIMBARA, Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata niaga mineral dan batubara (minerba), hari ini Selasa (8/3), Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) secara virtual. Peluncuran dilakukan bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.

Pada kesempatan tersebut para Menteri juga menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi serta Pertukaran Data dan/atau Informasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas secara virtual.

Pada sambutannya, Arifin mengatakan bahwa aplikasi SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba). Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.

"Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tata niaga minerba, hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan secara resmi acara peluncuran suatu sistem aplikasi pengawasan PNBP dan tata niaga minerba. Aplikasi ini sebagaimana diketahui merupakan suatu rangkaian proses mulai dari hulu sampai hilir, yaitu proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, dan penjualan komoditas minerba, serta kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance ke pelabuhan," ujar Arifin secara virtual.

Arifin juga menjelaskan bahwa SIMBARA diluncurkan untuk mendukung sinergi antara proses bisnis dan aliran dana Minerba antar Kementerian/Lembaga. Dengan pengembangan SIMBARA, proses pengapalan dan pengawasan kepatuhan terhadap Domestic Market Obligation (DMO) dapat dilakukan secara maksimal.

"Melalui koordinasi yang baik dari semua pihak, untuk mewujudkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara, simbara telah hadir untuk mendukung sinergi proses bisnis dan aliran dana minerba antar K/L. Melalui pengembangan sistem ini, fasilitas single submission system untuk proses pengapalan menjadi lebih praktis, cepat, dan akuntabel. Dengan adanya simbara maka pengawasan kepatuhan terhadap DMO oleh badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal dan sekaligus menertibkan perdagangan mineral dan batubara ilegal oleh pelaku usaha, baik sebagai produsen maupun pedagang perantara yang dapat mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara," imbuhnya.

Menteri ESDM juga menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan SKK Migas tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi serta Pertukaran Data dan/atau Informasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

"Melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih efektif dan lebih akurat ke depannya. Melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi antara SKK Migas dan Kementerian Keuangan tentunya dapat mendukung peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan kegiatan hulu yang lebih akuntabel dan reliabel," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap SIMBARA akan memberikan tata kelola yang baik dan memberikan kepastian bagi penerimaan negara dan dunia usaha.

"Kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan juga Bank Indonesia berupaya dan berikrar untuk membuat ekosistem pengelolaan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Saya berharap dengan munculnya SIMBARA ini akan memberikan tata kelola yang makin pasti, makin transparan, akuntabel, dan akurat yang memberikan kepastian bagi penerimaan negara dan juga dari sisi dunia usaha," ungkap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, SIMBARA merupakan bentuk sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba. SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor. (DKD/Kemenkeu)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!