Kunjungi AS, Menteri ESDM Dorong Investasi Migas dan Percepatan Perundingan Freeport
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: 00103.Pers/04/SJI/2017
Tanggal: 31 Juli 2017
Kunjungi AS, Menteri ESDM Dorong Investasi Migas dan Percepatan Perundingan Freeport
Dalam rangka mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) Amerika Serikat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, telah melakukan lawatan ke Houston, Amerika Serikat (AS), 24-26 Juni 2017, untuk bertemu dengan pimpinan Conoco-Phillip, Chevron, dan Exxon, tiga perusahaan besar yang menyumbang 55% produksi minyak dan 13% produksi gas Indonesia.
"Selain mendorong meningkatkan investasi dengan adanya peluang-peluang yang terbuka karena adanya kebijakan baru, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan operasi perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia dan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi," ungkap Menteri ESDM di Jakarta, Senin(31/7).
"Kami bertemu juga dengan pimpinan Baker Hughes General Electric (BHGE) dan Schlumberger untuk membahas peningkatan kesempatan investasi di Indonesia, dan berbicara dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson," lanjut Jonan yang dalam kunjungan kerja kali ini didampingi tim dari KBRI Washington, KJRI Houston, KJRI San Fransisco, Kementerian Hukum dan HAM serta SKK Migas.
Secara rinci Jonan menjelaskan, pertemuan dengan ConocoPhillips pihaknya menyampaikan agar ConocoPhillips segera mengajukan proposal lengkap jika berminat melanjutkan pengelolaan Blok South jambi, yang akan berakhir 2020. "ConocoPhillips menyambut positif dan akan memberikan tanggapan secepatnya," ujarnya.
Terkait lamanya kesepakatan kontrak jual beli gas antara Conocophillips dengan PGN yang terkatung-katung sejak 2013, Jonan akan segera mengumpulkan pihak terkait dan mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Saat bicara dengan Chevron, terang Jonan, dibahas rencana produksi lapangan Gendalo-Gehem yang akan mulai pada 2022 dan direncanakan akan diolah di fasilitas pengolahan terapung (Floating Processing Unit/FPU) Jangkrik milik Eni. "Kami minta SKK segera berkoordinasi dengan Chevron dan Eni mengenai rencana pengolahan pasca 2029, mengingat FPU Jangkrik akan mencapai kapasitas pengolahan maksimal pada 2029, dikhawatirkan gas dari Chevron tidak tertampung," jelas Jonan.
Kepada Exxon, Jonan menyarankan untuk meningkatkan produksi lapangan Banyu Urip hingga 300.000 barel per hari, juga agar dapat berpartisipasi di sektor hilir migas. "kami sarankan Exxon untuk investasi di hilir migas, termasuk membuka SPBU dan pengembangan aromatika, Exxon menanggapi positif hal itu," terangnya.
Sementara saat bertemu BHGE, lanjut Jonan, mereka menawarkan teknologi hulu migas antara lain pengurangan cost drilling, dengan memanfatkan teknologi digital (IntelliStream) untuk membantu Enhanced Oil Recovery (EOR) di beberapa sumur minyak yang sudah tua. "BHGE juga menawarkan teknologi barge power plant untuk pulau-pulau dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah seperti Papua," ujar Jonan.
"Dari sisi kita, kita ajak BHGE untuk turut serta dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, dan mereka menyambut positif tawaran itu," lanjutnya.
Tawaran peningkatan investasi di Indonesia juga ditanggapi positif oleh petinggi Schlumberger. "Saat bertemu Schlumberger, mereka menyatakan niatnya berinvestasi hingga USD 5 miliar, dalam kegiatan multiclient seismic di perairan timur Indonesia, pembuatan pusat data nasional dan kerja sama dengan K3S untuk mengelola lapangan migas. Ini akan segera ditindaklanjuti unit terkait," kata Jonan.
Terakhir, ungkap Jonan, dalam pembicaraan dengan Freeport McMoran, perkembangan perundingan berjalan positif. Dari empat topik perundingan, pihak Freeport telah menyepakati pembangunan fasilitas pengolahan-pemurnian/smelter dan kelanjutan operasi.
Sebagaimana diketahui, PTFI telah telah menyepakati bentuk landasan hukum hubungan kerja pemerintah dan PTFI adalah dalam bentuk IUPK bukan lagi KK. Sementara untuk pembangunan smelter, PTFI sepakat untuk membangun smelter dan selesai dalam 5 tahun atau paling lambat awal tahun 2022.
"Terkait hal-hal yang belum diselesaikan, secepatnya akan dilakukan pembahasan tripartit antara PTFI, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM guna mengambil keputusan," pungkas Jonan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan
Informasi Publik, dan Kerja Sama
Sujatmiko
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
Sujatmiko (08128016414)
Ikuti linimasa kami di:
Facebook: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Twitter: @KementerianESDM
Instagram: @kesdm
Bagikan Ini!