Kementerian ESDM Pertahankan Predikat "BB" atas Kinerja Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mempertahankan predikat "BB" (Sangat Baik) atas kinerja reformasi birokrasi pada tahun 2016. Demikian nilai yang resmi dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kamis (20/7).

Kementerian ESDM termasuk satu dari 43 Kementerian/Lembaga yang memperoleh predikat BB. Hasil ini telah menyamai predikat yang sama di tahun lalu. Kementerian PAN-RB menilai delapan area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM meliputi Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik.

Selain itu, evaluasi reformasi birokrasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan. Evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga dilakukan setiap tahun.

"Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi tersebut. Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi," jelas Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko dalam laman resmi KemenPANRB, Kamis (20/07).

Atas penilaian tersebut, Kementerian ESDM akan terus mendorong untuk meningkatkan reformasi birokrasi ke level tertinggi. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. (NA)

Bagikan Ini!