Kementerian ESDM Dukung Kesetaraan Gender dalam Industri Ekstraktif
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: 478.Pers/04/SJI/2022
Tanggal: 22 November 2022
Kementerian ESDM Dukung Kesetaraan Gender dalam Industri Ekstraktif
Pemerintah mendorong perusahaan industri ekstraktif berbuat lebih banyak untuk bekerja menuju kesetaraan gender dan realisasi hak-hak perempuan. Untuk itu, semua pihak diharapkan mempunyai kesamaan pandangan terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender dalam industri ekstraktif.
"Peningkatan keragaman dan inklusi gender dalam industri ekstraktif dapat memperluas, bahkan meningkatkan produktivitas pekerja, keselamatan, pengurangan ketegangan sosial serta peningkatan kualitas hidup," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Ketua Harian Forum Multistakeholder Group (MSG) EITI Indonesia yang juga, Sampe L Purba dalam sambutannya pada Webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertajuk Menyoal Kesetaraan Gender Dalam Industri Ekstraktif, Sudah Sejauh Mana? Senin (21/11).
Menurut Sampe, tema mengenai pengarusutamaan gender dalam sektor ekstraktif sangat relevan dan kontekstual. Hal itu lantaran dalam pelaksanaan Presidensi G20 yang baru saja berlangsung, menghasilkan Bali Leaders Declaration yang salah satunya, dalam poin ke-46, menyangkut komitmen gender equality and woman empowerment atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Standar EITI 2019 juga banyak menginisiasi .
Selain Sampe, webinar juga menghadirkan Emanuel Bria, Asia Account Officer Sekretariat EITI Internasional; Rina Rudd, Chairperson Exploration Committee IPA; Ayi Ruhiat Sukartin, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM; dan Astrid Debora Meliala (Anggota MSG EITI Indonesia, Peneliti Senior Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
Dalam paparannya, Emanuel Bria menjelaskan empat requreiment terkait pengarusutamaan gender dalam Standar EITI 2019 yang meliputi: partisipasi perempuan dalam MSG (Persyaratan 1.4), data ketenagakerjaan terpilah gender (Persyaratan 6.3), dialog publik (Persyaratan 7.1)-MSG bisa mengakses data dan mendiskusikan terkait gender, serta hasil dan dampak responsif (7.4). Menurut Emanuel empat requreiment ini dapat menjadi acuan pengarusutamaan gender dalam sektor ekstraktif.
Sementara itu, Ayi Ruhiat
Sukartin menjelaskan tentang pekerja sektor pertambangan yang masih didominasi laki-laki.
Meski begitu, lanjut Ayi, peran perempuan pada sektor pertambangan sudah berada pada setiap
jabatan, mulai jabatan tidak terampil sampai jabatan manajemen
seperti
Board of Directors dan manajer. "Penyerapan
terbesar tenaga kerja perempuan paling tinggi berasal pada klasifikasi jabatan
administrasi sebesar 36,5 persen. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan operator
alat pada kegiatan pertambangan merupakan penyerapan tenaga kerja terendah dengan
penyerapan sebesar 4,9 persen,"
ujarnya.
Senada dengan Ayi, Rina Rudd Chairperson juga menyampaikan hasil riset McKinsey (2019) menjelaskan secara global perempuan yang bekerja di industri migas hanya 15 persen dari total tenaga kerja, perempuan di entry level hanya 33 persen, dan perempuan di level kepemimpinan hanya 10 persen. Namun, kata Rina Rudd, riset lebih baru menunjukkan tren peningkatan peran perempuan dalam industri migas.
"Dari riset Copas (2021) menyebutkan perempuan di industri migas sudah mencapai 25 persen dari total tenaga kerja, perempuan di entry level 27 persen dan perempuan di level kepemimpinan mencapai 17 persen," lanjutnya.
Sebenarnya
sudah sejak lama perusahaan migas
menanamkan inisiatif kesetaraan gender dan saat ini
tengah fokus pada pengembangan karir
karyawan perempuan sehingga dapat mencapai kesetaraan di posisi leadership.
Rina Rudd yang juga menjabat
sebagai General Manager Husky
Liman Limited mengatakan berbagai usaha
terus dilakukan agar dapat menarik perempuan bekerja dan mengembangkan
karir di sektor migas.
Pembicara
terakhir, Astrid Debora Meliala, anggota MSG EITI Indonesia menjelaskan mengenai
beberapa pekerjaan rumah pengimplementasian pengarusutamaan gender dalam sektor
ekstraktif. Untuk pemerintah, pekerjaan
rumahnya mengawasi pelaksanaan
kewajiban pengarusutamaan gender yang
telah dimandatkan regulasi, termasuk
insentif dan disinsentif serta mewajibkan perusahaan memasukkan isu gender dengan
indikator yang tepat dalam berbagai kewajiban pelaporan.
Sementara pekerjaan rumah perusahaan yaitu mengambil
kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif perempuan
dan menyediakan
lingkungan yang supportif dan inklusif gender.
"Selanjutnya
bagi masyarakat sipil selalu aktif menyuarakan
isu kesetaraan gender mulai dari tingkat tapak hingga level kebijakan,
termasuk memasukkan isu gender dalam berbagai laporan
inisiatif," pungkas Debora yang juga peneliti
Senior Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
Dalam
sambutan penutup Webinar, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Agus Cahyono Adi
menyampaikan bahwa Pemerintah sangat menghargai dan menjunjung tinggi peran
dan partisipasi kaum perempuan dalam
sektor ekstraktif. Oleh karena itu, pemerintah mendukung setiap inisiatif
pengarusutamaan gender di sektor ekstraktif. "Semoga webinar ini dapat
menunjukkan kiprah dan partisipasi perempuan dalam sektor ekstraktif yang terus
meningkat," kata Agus Cahyono Adi.
Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah
standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya
minyak, gas bumi, mineral dan batubara) untuk menciptakan transparansi dan
akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (good
governance).
Pelaksanaan kegiatan transparansi industri
ekstraktif di Indonesia sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Diprakarsai pada
tahun 2007, Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No
26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang
diperoleh dari Industri Ekstraktif.
Sejak menjadi anggota EITI Internasional,
Indonesia telah menerbitkan 9 laporan EITI Indonesia, yaitu Laporan pertama
tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga
tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima
tahun kalender 2015, laporan keenam tahun kalender 2016, dan laporan ketujuh
tahun kalender 2017. Laporan ketujuh EITI Indonesia pada tahun 2019, laporan ke
delapan pada tahun 2020, dan laporan ke-9 pada tahun 2021. (KO)
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama
Agung Pribadi (08112213555)
Bagikan Ini!