Ini Upaya Pemerintah Penuhi Ketersediaan Energi Nasional

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 611.Pers/04/SJI/2024

Tanggal: 31 Oktober 2024

Ini Upaya Pemerintah Penuhi Ketersediaan Energi Nasional

Dalam upaya memenuhi ketersediaan energi nasional dengan meningkatkan ketahanan energi serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengungkapkan bahwa untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, salah satunya bisa dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi, seperti LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," tutur Yuliot usai meresmikan BBM Satu Harga Klaster Papua dan Maluku, di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).

Yuliot menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar, sehingga itu bisa dijadikan peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Dan Indonesia bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Yuliot menambahkan bahwa upaya lain pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi, untuk mengejar ketersediaan energi dalam negeri agar tercukupi.

Meski demikian, sambung Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fossil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," ujarnya.

Lebih lanjut, Yuliot menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ketersediaan energi, pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100, dimana sejak Agustus Tahun 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, dengan pencampuran 35% Bbodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan," tandasnya.

Terkait ketersediaan bahan baku dalam program biodiesel, Yuliot menyebutkan bahwa hal tersebut sudah dibahas bersama stakeholder terkait. "kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalo untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," tutupnya. (DAN)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agus Cahyono Adi

Bagikan Ini!