Dukung Program Dedieselisasi, Menteri ESDM: Teknologi dan Biaya Kompetitif Jadi Kunci Keberhasilan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 121.Pers/04/SJI/2022

Tanggal: 23 Maret 2022

Dukung Program Dedieselisasi, Menteri ESDM: Teknologi dan Biaya Kompetitif Jadi Kunci Keberhasilan

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya mengalihkan semua pembangkit listrik tenaga berbasis fosil secara bertahap melalui program dedieselisasi sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan kegiatan G20 Presidensi Indonesia. Nantinya, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebut akan dikonversi dengan teknologi terbaru berbasis ramah lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan program dedieselisasi merupakan sebuah lompatan besar dalam pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. "Adanya program ini menjadi langkah awal dalam mereduksi emisi dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Arifin saat membuka International Seminar: Renewable Energy Technology as Driver for Indonesia's De-dieselization sebagai rangkaian pertemuan Energy Transition Working Group (ETWG), di Yogyakarta, Rabu (23/03).

Menurut Arifin, keberagaman dan kekayakan sumber EBT di Indonesia harus dioptimalkan sejalan dengan kemapuan adopsi akan teknologi dan inovasi. Hal ini penting dalam menciptakan keeknomian yang efisien dan kompetitif. Oleh karena itu, pemilihan teknologi yang tepat harus diidentifikasi dengan baik untuk menjamin akses listrik yang berkelanjutan dan berkualitas kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. "PR kita adalah bagaimana teknologi bisa menciptakan industrialisasi EBT," tegas Arifin.

Demi mendorong kemajuan teknologi EBT, Pemerintah pun secara terbuka mendorong adanya kerja sama dengan semua pihak. "Kami sadar ini tidak mudah. Kami butuh kolaborasi denngan semua pihak. Kami siap bekerja sama mengembangkan program yang kita punya demi kepentingan hidup yang lebih baik di masa mendatang," ungkap Arifin.

Di samping teknologi, Arifin juga menyinggung pendanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. "(Pembiayaan) ini salah satu yang penting dalam mengembangan infrastruktur program - program yang sudah dirancang," jelasnya.

Pemerintah sudah berhasil merumusakan peta jalan (roadmap) menuju Transisi Energi di tahun 2060. Peta ini diharapakan sebagai salah satu akselerasi pengembangan EBT dalam jangka waktu panjang. "Kami bersyukur punya sumber EBT melimpah di negara kita. Dalam roadmap kami, setiap lima tahun punya milestone dalam mereduksi emisi," tutur Arifin.

Pada program dedieselisasi, papar Arifin, pemerintah akan menargetkan 5.200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 Giga Watt (GW) dialihkan menjadi tiga skema, yaitu (1) konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 MW; (2) Konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW; dan (3) Perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Sementara, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman.

Arifin pun mengapresiasi 3 skema yang telah disiapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program dedieselisasi. Terutama skema integrasi sistem yang sebelumnya ditopang oleh PLTD ke dalam sistem kelistrikan utama PLN. "Saya punya mimpi, bagaimana Indonesia membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk menghubungkan setiap pulau yang ada. Sehingga listrik dapat menjadi pemersatu bangsa, tentunya dengan sumber EBT," imbuhnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan di tengah kenaikan harga minyak dunia, transisi energi dari energi berbasis impor ke energi domestik menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan. Melalui program ini juga bisa menghemat devisa negara.

Saat ini, PLN sedang membuka lelang pengerjaan mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan baterai. PLN akan mengkonversi sampai dengan 250 megawatt (MW) PLTD yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Nantinya, PLTD ini akan diganti menggunakan PLTS baseload, yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa nyala 24 jam. PLN mendorong para peserta bisa meningkatkan inovasi sehingga tercipta baterai yang efisien dan punya keandalan operasi.

Dengan konversi ke PLTS dan baterai, maka kapasitas terpasang di tahap pertama ini bisa mencapai sekitar 350 MW. Sehingga bisa mendongkrak bauran energi terbarukan dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit secara nasional.

Dalam tahap dua, PLN akan mengkonversi PLTD sisanya sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut dan keekonomian yang terbaik.

Darmawan juga menjelaskan proyek ini targetnya akan rampung pada 2026 mendatang. "Program dedieselisasi ini bisa menghemat 67 ribu kiloliter BBM. Selain itu, pengurangan emisi yang dicapai bisa mencapai 0,3 juta metrik ton CO2 dan meningkatkan 0,15 persen bauran energi," terangnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Darmawan meyakini biaya produksi pembangkit EBT di Indonesia bakal semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil. Hal ini bisa dilihat dari terus turunnya harga PLTS dan baterai. Pada tahun 2015 harga PLTS dipatok USD25 sen per kilowatthour (kWh). Namun saat ini, harga PLTS mampu ditekan berkisar USD5,8 sen per kWh, bahkan dengan tren saat ini dapat turun di bawah USD 4 sen per kWh.

Sedangkan untuk baterai hari ini harganya mencapai USD13 sen per kWh yang dulunya sempat di angka USD50 sen per kWh. Artinya, ada penurunan biaya hampir 80 persen. "Perkembangan teknologi dan inovasi mampu menekan mengurangi harga dari pembangkit EBT. Ini menjawab dilema antara energi bersih tapi mahal atau energi kotor tapi murah. Ini bisa dijawab, bahwa dalam kurun waktu energi bersih dan murah bisa dicapai," tegas Darmawan.

Tak hanya konversi PLTD ke PLTS dan baterai, PLN juga telah bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk melakukan konversi 33 PLTD menjadi berbasis gas, khususnya di wilayah terpencil.

"Beberapa PLTD yang tahun ini juga digarap bersama PGN mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU). Program gasifikasi ini menyasar daerah terpencil," pungkas Darmawan. (NA)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!