DPR Apresiasi Percepatan Penetapan Penerima BPBL, ESDM Dorong Akses Listrik Lebih Cepat

JAKARTA - Bagi masyarakat yang belum memiliki akses listrik, kecepatan penetapan penerima bantuan menjadi salah satu faktor penting agar kebutuhan dasar tersebut segera terpenuhi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong percepatan pelaksanaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Upaya percepatan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi XII DPR RI. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan BPBL, khususnya langkah pemerintah untuk mempercepat penetapan penerima manfaat tanpa harus sepenuhnya menunggu proses penyesuaian data desil.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menyampaikan bahwa survei penerima BPBL selama ini dilakukan melalui mekanisme yang dinilai lebih langsung melihat kondisi masyarakat di lapangan. Ia meminta agar peningkatan target BPBL pada 2027 tidak terhambat oleh penerapan data desil yang belum sepenuhnya siap.

"Desil ini dilaksanakan tahun depan, begitu. Karena urusannya panjang. Ini urusannya dengan hak-hak masyarakat yang harusnya mendapatkan menjadi terhambat," ujar anggota Komisi XII DPR RI dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM menjelaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan aspek data dalam menentukan penerima bantuan listrik. Namun, percepatan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian agar kebutuhan dasar berupa akses listrik tidak tertunda.

"Desil itu penting, tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala," ujar Menteri ESDM dalam rapat tersebut.

Menteri ESDM menyampaikan bahwa program BPBL pada 2027 direncanakan meningkat menjadi 400 ribu rumah tangga penerima manfaat. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, ia meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan akses listrik agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam rancangan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027, BPBL dialokasikan untuk 400 ribu rumah tangga dengan nilai anggaran sekitar Rp949 miliar. Program tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan infrastruktur energi untuk memperluas akses listrik masyarakat.

Selain BPBL, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi dengan nilai sekitar Rp9,31 triliun sebagai bagian dari program strategis infrastruktur energi.

Pembangunan akses listrik masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri ESDM menyampaikan bahwa masih terdapat 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan perhatian dalam program elektrifikasi.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses listrik membutuhkan langkah percepatan, baik melalui penyaluran bantuan kepada rumah tangga yang membutuhkan maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah mendorong agar proses pelayanan publik tetap berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan peningkatan target BPBL pada 2027, pemerintah berharap perluasan akses listrik dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh manfaat dari program tersebut.

Bagikan Ini!