Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri terkait agar prioritas dari pembangunan proyek listrik 35.000 MW dapat diarahkan kepada daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Dalam instruksinya, Presiden meminta agar semaksimal mungkin mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan nasional serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelaksanaan program 35.000 MW. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan penerapan subsidi listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016.

Perbesar Porsi Swasta Nasional dan EBT

Dalam Ratas ini, Presiden RI menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan peluang kepada pemain lokal dan nasional sebesar besarnya, dengan cara memperbesar Independent Power Producer (IPP) dan proyek-proyek listrik berbasis EBT, serta tidak menetapkan syarat yang menyulitkan bagi investor lokal.
2. Indonesia harus memberi porsi lebih besar kepada IPP untuk lebih berperan dalam membangun pembangkit listrik. Modal yang dimiliki PLN difokuskan pada pembangunan transmisi dan gardu-gardu induk.
3. Presiden menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah benar dan harus dilaksanakan oleh semua pihak termasuk PLN.
4. Presiden menyatakan belajar dari pengalaman selama ini, PLN perlu mengkaji kembali apakah membangun sendiri 10.000 MW pembangkit itu adalah target yang realistis.
5. PLN harus fokus mempercepat pembangunan transmisi 46.000 KM jaringan transmisi.
6. Memperbanyak proyek mikro hidro, mini hidro dan hidro karena proyek semacam ini memberi kesempatan lapangan kerja bagi lokal, teknologinya relatif sudah dikuasai, serta memiliki multiplier ekonomi yang tinggi pada tataran lokal.
7. Membangun listrik harus dilihat sebagai cara untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi lebih luas. Oleh karena itu, harus memperhatikan aspek makro pada program ini. Tidak boleh diukur dengan kacamata mikro korporasi semata yang hanya menitikberatkan pada untung rugi aspek komersial.

Penerapan Subsidi Listrik agar Tepat Sasaran

Adapun terkait dengan penerapan subsidi listrik, Presiden ingin memastikan bagi warganya yang tidak mampu untuk benar-benar memperoleh subsidi tersebut. Oleh karenanya, Presiden meminta data-data terkait subsidi untuk divalidasi dengan baik sehingga tidak terjadi perbedaan data.

"Terkait subsidi, tolong dikalkulasi dengan hati-hati. Cermat dalam menghitung dan cermat dalam penerapannya sehingga subsidi akan tepat sasaran. Terutama bagi yang tidak mampu, yang miskin, ini harus benar-benar dipastikan agar mereka mendapatkan subsidi itu," tambahnya.

Hadir dalam Ratas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya.

Pada jumpa pers selepas Ratas di Kantor Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menyampaikan penjelasan mengenai tindak lanjut arahan Presiden terkait subsidi listrik tepat sasaran.

"Terkait dengan subsidi listrik dalam waktu dekat, kami bersama dengan Pak Menko Perekonomian akan mengkaji kembali hasil identifikasi data lapangan, sehingga dapat diyakinkan bahwa warga yang layak mendapatkan subsidi, benar-benar mendapatkan subsidi. Dari 18,7 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi, hanya sekitar 200 ribu pelanggan yang perlu direview, untuk memastikan agar yang layak subsidi benar-benar mendapatkan subsidi", jelas Sudirman.