Dirjen EBTKE: Keberhasilan Implementasi RB Butuh Komitmen Bersama

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 131.Pers/04/SJI/2021

Tanggal: 14 April 2021

Dirjen EBTKE: Keberhasilan Implementasi RB Butuh Komitmen Bersama

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) telah menjadi agenda prioritas yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tiap tahunnya. Untuk mendukung keberhasilan implementasi pelaksanaan RB diperlukan komitmen dan sinergi pimpinan dan seluruh jajaran di Ditjen EBTKE.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana saat membuka acara webinar Internalisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM di Lingkungan Ditjen EBTKE, Senin (12/4).

"Saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak bisa bergantung pada kinerja Tim RB Ditjen EBTKE saja, namun memerlukan komitmen pimpinan, dalam hal ini saya selaku Dirjen EBTKE beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi berkomitmen mendukung dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen EBTKE dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan RB tersebut", kata Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa terkadang opini publik masih menganggap reformasi birokrasi sebagai kegiatan formalitas dan fragmented semata berdasarkan kelengkapan dokumentasi pendukung. Namun yang paling penting, RB itu harus mendukung pencapaian dari target organisasi.

"Misalnya untuk Ditjen EBTKE, pada era transisi energi harus dipastikan target 23% bauran energi nasional dari energi baru terbarukan tercapai pada tahun 2025," ujar Dadan.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM, Endang Sutisna, menyebutkan bahwa salah satu upaya yang efektif dalam mendorong reformasi birokrasi yaitu dengan pembangunan zona integritas di seluruh satuan kerjanya.

"Tahun 2020, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Direktur Aneka EBT dapat berbagi tips dan best practice nya memperoleh predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk unit kerja lain, sehingga keseluruhan unit kerja di lingkungan Ditjen EBTKE dapat meraih predikat yang sama," kata Endang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku pimpinan tertinggi di Kementerian ESDM telah menyampaikan komitmennya dan memberikan arahan untuk penerapan e-government di seluruh unit kerja ESDM. Dalam penggunaan anggaran negara, Menteri ESDM juga menekankan seluruh penggunaan APBN harus mengutamakan prinsip akuntabel dan menekankan reformasi anggaran untuk dapat membuat program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas. Tak hanya itu, penataan dan penguatan organisasi juga terus dilaksanakan salah satunya melalui penyederhanaan birokrasi dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Hasil penilaian RB 2019, setiap unsur pengungkit mengalami peningkatan. Namun, pada hasil survei eksternal terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi tahun 2019, mengalami penurunan dari hasil survei tahun 2018, yaitu kualitas layanan publik dari 8,55 menjadi 8,13. Dan persepsi anti korupsi dari 6,8 menjadi 6,07. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk terus melakukan perubahan secara nyata sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Seperti yang bapak ibu lihat, pengungkit 60% dan hasil itu sekitar 40%. Hasil itu merupakan hasil yang diperoleh dari Menpan RB. Sehingga penilaian mandiri dan yang disampaikan oleh Menpan RB berbeda karena mereka melakukan survei bahkan ke stakeholder kita", jelas Endang.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Manajemen Perubahan KESDM, Amin Astohar menjelaskan bahwa Kementerian PAN/RB telah menetapkan roadmap dalam bentuk Keputusan Menteri PAN/RB nomor 25 tahun 2020, dan akan ada perubahan roadmap melihat perkembangan dan situasi pandemi, dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaan RB.

Secara nasional, pelaksanaan RB saat ini telah memasuki periode ketiga tahun 2020-2024 dengan tujuan menciptakan pemerintahan kelas dunia ditandai dengan tidak ada korupsi, program selesai dengan baik, cepat dan tepat, komunikasi publik yang baik, jam kerja efektif dan produktif, diterapkannya reward and punishment dan hasil pembangunannya nyata.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM sendiri telah menyusun roadmap atau peta jalan Reformasi Birokrasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, terurai dalam 8 area perubahan. Terkini, Kementerian ESDM juga telah memperbaharui penetapan pegawai yang ditugaskan menjadi para agen perubahan, pelopor pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja. (RAF)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!