![](/assets/imagecache/bodyView/arsip-berita-desa-sipagabu-dan-desa-liattondung-akhirnya-terlistriki-t7jc326.jpg)
Desa Sipagabu dan Desa Liattondung Akhirnya Terlistriki
TOBA SAMOSIR - Masyarakat Desa Sipagabu dan Desa Liattondung Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bersuka cita setelah apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini akhirnya datang juga. Pemerintah mewujudkan keinginan mereka tersebut dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) Toba Samosir.
PLTMH berkapasitas sekitar 130 kilo Watt (kW) ini dapat menerangi 293 rumah tangga, masing-masing rumah mendapatkan daya sebesar 400 Watt. PLTMH ini dibangun dengan biaya yang bersumber dari APBN sebesar Rp.6,9 miliar.
Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. "Tahun ketiga Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan pemerataan termasuk pemerataan akses listrik bagi masyarakat dan kami telah mencanangkan yang namanya energi berkeadilan," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengawali sambutannya sesaat sebelum meresmikan PLTMH Toba Samosir, Senin (4/11).
Selain pemerataan di sektor kelistrikan, Pemerintah juga melakukan pemerataan di sektor bahan bakar minyak yakni dengan program BBM Satu Harga yang sudah dilakukan di berbagai tempat. "Harga BBM harus sama, antara di Jawa dengan di Papua dan di manapun di wilayah Indonesia, harus satu harga begitupun dengan listrik. Saya memohon maaf kepada masyarakat Tobasa yang harus menunggu selama 72 tahun untuk dapat menikmati listrik," terang Rida.
"Masih ada sekitar 2.519 Desa saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke dari Miangas di atas dan Rote di NTT yang saat ini masih gelap gulita kalau malam, dan itu menjadi tantangan kami dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat disini yang sudah mau bersabar untuk mendapatkan akses listrik," lanjut Rida.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan masyarakat yang wilayahnya belum berlistrik dan menyampaikan keinginannya melalui institusi-institusi terkait yang sudah ditetapkan, antara lain melalui anggota legislatif dan Pemerintah Daerah.
"Masyarakat dapat menyampaikan permohonannya untuk wilayah mereka yang belum terlistriki melalui kami, dan kami akan mengawal permohonan tersebut kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral," ujar Gus Irawan.
Kepala Desa Liattondung, Waltom Tambunan berterima kasih atas pemberian akses listrik ini. "Desa kami adalah desa yang tertinggal, sudah 72 tahun merdeka baru 2017 kami menikmati penerangan listrik yang sangat kami cintai ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pemerintah yang telah memenuhi harapan kami," ujar Waltom.
"Setelah menunggu 72 tahun akhirnya Desa Sipagabu dan Desa Liattondung terlistrik," lanjut Waltom.
Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian juga mengungkapkan hal yang sama. Sudah sangat lama masyarakat di Desa Sipagabu dan Liattondung mengharapkan listrik, dan akhirnya hari ini keinginan mereka terwujud. "Setelah 72 tahun merdeka, baru tahun ini Desa Sipagabu dan Liattondung menikmati listrik. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Tahun ini di Kabupaten Toba Samosir sedang membangun dua PLTMH, satu di Kecamatan Silaen dan kedua di Kecamatan Nassau, kedua proyek ini sangat penting bagi Tobasa dan kita harapkan natal tahun ini sudah selesai," ujar Darwin.
"Sampai tahun 2016, di Kecamatan Toba Samosir saat ini masih terdapat 48 Desa yang belum berlistrik, dengan bantuan Pemerintah Pusat saat ini sudah 20 Desa terlistriki, yaitu 11 Desa terlistriki dengan PLTMH dan 9 Desa terlistriki oleh PLN," terang Darwin.
Sebagai wujud energi berkeadilan, Kementerian ESDM berkomitmen untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Upaya melistriki dilakukan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk dijadikan pembangkit listrik skala kecil, salah satunya melalui pembangunan pembangkit Listrik berbasis energi terbarukan, seperti PLTMH, PLTS dan hybrid dengan pendanaan APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (SF)
Bagikan Ini!