Biaya yang Dibebankan Jadi Cost Recovery Perlu Ditata Ulang

Senin, 11 Juni 2007 - Dibaca 9204 kali

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong usaha-usaha untuk melakukan cost reduction atau peningkatan efisiensi seperti pemanfaatan produksi dalam negeri, pemanfaatan fasilitas bersama, pemanfaatan pipeline bersama dan melakukan pengadaan yang strategis.

"Juga melakukan usaha-usaha memonitor kinerja terus-menerus," papar Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso pada seminar mengenai Cost Recovery yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti, Senin (11/6).

Dari sisi peraturan, imbuhnya, pemerintah juga perlu me-review peraturan yang berlaku agar dapat mengakomodasi seluruh operasi migas yang ada, sehingga tidak menimbulkan kegiatan yang tidak memiliki aturan jelas. Sejumlah kegiatan migas yang termasuk grey area, antara lain oil & gas marketing, legal-audit-tax services, community development, biaya home office dan realisasi AFE lebih dari budget 10%.

"Perlu dilakukan penyamaan penafsiran terhadap aturan pengadaan yang berlaku, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya," tambah Luluk.

Sebagai tindak lanjut dari penataan kembali cost recovery ini, sekarang ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Biaya Operasi (Recovery of Operating Cost) dan sudah sampai pada tahap pembahasan antardepartemen dengan melibatkan Departemen Keuangan dan BPKP. Diharapkan pada akhir tahun 2007, aturan ini sudah dapat diimplementasikan.

Sebagai bentuk dukungan DPR kepada pemerintah untuk membenahi cost recovery, menurut Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi pada seminar tersebut, pihaknya telah meminta Departemen ESDM untuk mengkaji kembali bentuk kontrak bagi hasil migas dan meminta BPMIGAS melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh kepada KKKS untuk menurunkan cost recovery.

"Komisi VII juga telah meminta BPK mengaudit cost recovery dan akan membentuk Panja Cost Recovery BPMIGAS," kata Agusman.

Panja Cost Recovery ini, lanjut Agusman, akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana mengelola cost recovery.

Bagikan Ini!