Narasumber Di Indonesia Bussines Forum, Dirjen Gatrik Sampaikan Progres 35.000 MW
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi salah satu narasumber pada program Indonesia Bussines Forum di TVOne, Kamis (5/10) malam. Dalam program acara yang dipandu oleh Brigita Maharani tersebut Andy menyampaikan progres pembangunan pembangkit 35.000 MW.
Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa hingga tanggal 15 September 2017 dari total 37,8 GW yang akan dibangun, 773 MW (2%) pembangkit telah SLO/COD/Komisioning. Selain itu 15.266 MW (40%) telah masuk tahap konstruksi, 10.255 MW (27%) telah kontrak atau PPA belum konstruksi, 4.563 MW (12%) masuk tahap pengadaan, dan 6970 MW (19%) tahap perencanaan.
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur 35.000 MW memang terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah dan PLN, antara lain: penyediaan lahan, perizinan, negosiasi harga dan PPA, penyediaan tenaga teknik yang kompeten, serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, tantangan tersebut telah dicoba dimitigasi dan diatasi oleh Pemerintah melalui upaya-upaya yang dilakukan.
Hambatan negosiasi harga dan PPA misalnya, Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa peraturan seperti: Permen ESDM No. 49/2017 Penyempurnaan Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM No. 45/ 2017 Penyempurnaan Permen ESDM No. 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 50 / 2017 Penyempurnaan Kedua Permen ESDM 12/20 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Execess Power).
Dengan aturan-aturan tersebut, Andy mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong efisiensi PT PLN (Persero) tarkait harga pembelian listriknya. "Dengan efisiensi ini diharapkan tarif listrik terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat," ungkap Andy. Hadir dalam diskusi tersebut Direktur PT PLN Supangkat Iwan Santoso, anggota Komisi VII DPR RI Ramsong Siagian, serta beberapa pengamat seperti Said Didu, Marwan Batubara, dan Herman Darnel Ibrahim. (PSJ)