Forum Bisnis Percepatan Pengembangan Flores Geothermal Island
NGADA - Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Pulau Flores (Program Flores Geothermal Island), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten Ngada menginisiasi gelaran forum bisnis di Kantor Bupati Ngada pada akhir pekan lalu (Sabtu, 12/10).
Direktur Jenderal EBTKE, F.X Sutijastoto yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa forum bisnis ini dimaksudkan untuk mencari peluang pengembangan bisnis yang mampu menciptakan demand bagi pembangunan pembangkit listrik berbasis panas bumi, sebagai upaya mensukseskan Program Flores Geothermal Island.
"Penciptaan demand (demand creation) di Flores diperlukan mengingat apabila pengembangan panas bumi di Flores khususnya untuk pembangkitan tenaga listrik hanya mengikuti pertumbuhan demand secara alami, maka pemanfaatan sumber daya panas bumi tidak akan optimal. Untuk bisnis tertentu seperti tourism/perhotelan, pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, selain sebagai demand listrik, mencari peluang untuk memanfaatkan panas bumi secara langsung," tutur Dirjen Toto.
"Jadi kita disini untuk kesamaan pandangan bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan tujuan sehingga kita bisa memberikan kontribusi melalui Flores Geothermal Energy, dan tentu saja ini bagian dari pengembangan EBT. Dengan begitu kita ikut membantu mengurangi masalah ekonomi nasional. Kita kumpul hari ini untuk memetakan potensi-potensi yang mampu meningkatkan ekonomi setempat. Kita mulai dengan Ngada, Ende, Labuan Bajo dan Laratuka," tandas Dirjen Toto di depan peserta forum bisnis.
Hadir pada forum bisnis ini, Wakil Gubernur NTT, Bupati Ngada, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT, EVP EBT PT PLN G&G, UNDP, Pelaku Usaha bidang pariwisata dan perhotelan, Pemuka Masyarakat dan Pengusaha Lokal.
Pulau Flores sendiri memiliki potensi panas bumi yang besar dan tersebar di 17 lokasi dengan sumber daya 402.5 MWe dan cadangan 527 MWe. Karena potensi panas buminya yang besar itu, Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi pada tanggal 19 Juni 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sasaran penetapan Flores Geothermal Island adalah pemenuhan kebutuhan listrik dasar (baseload) di Pulau Flores dengan memaksimalkan potensi panas bumi serta pemanfaatan panas bumi secara langsung (direct use) sebagai peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Sementara itu, Rasio Elektrifikasi (RE) di NTT baru mencapai 72% (Juli 2019) merupakan yang terendah di Indonesia karena RE Nasional sudah lebih dari 98,8%. Pertumbuhan industri pariwisata di NTT khususnya di Flores sangat cepat terutama setelah Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata prioritas sehingga perlu didukung dengan ketersediaan energi listrik.
Untuk mendukung percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan mendukung pertumbuhan industri khususnya pariwisata, diperlukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan karena ketersediaan sumber dayanya, panas bumi menjadi pilihan utama. Oleh karenanya pada kesempatan tersebut, Dirjen Toto menegaskan perlunya keterlibatan beberapa pihak untuk membangun ekonomi di Flores melalui penyamaan pandangan, komitmen berkontribusi, dan pemetaan potensi ekonomi dan pihaknya siap berkolaborasi untuk membangun Flores.
"Kami dari Ditjen EBTKE siap berkolaborasi untuk membangun Flores. Mau kita lihat apakah di Mataloko ada panas bumi 63 MW atau tidak, dan jika memang benar mari kita garap secepat mungkin, apalagi sekarang transmisi nya sudah ada, oleh karena itu nanti kita fasilitasi. Mataloko berada di kabupaten Ngada, NTT. Luas WKP 10,1 KM. Saat ini PLTP Mataloko berkapasitas 1x2,5MW, nanti nya akan dikembangkan kapasitas2x10 MW oleh PT. PLN," ujar Toto.
Saat ini, sedang disiapkan penyusunan kajian Masterplan Flores Geothermal Island. Berdasarkan identifikasi awal, diperlukan enam Working Group (WG) untuk melakukan kajian tematik untuk beberapa aspek yaitu WG Geothermal Resources, WG Economic Planning, WG Energy Demand, WG Energy Supply, WG Environment, Social, and Land, dan WG Financial Resource, yang melibatkan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan meningkatkan prioritasisasi program, Flores Geothermal Island sedang diusulkan ke Bappenas agar dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024. (RWS)