Tingkatkan Kualitas Data Migas, Pemerintah Gunakan Dana APBN

JAKARTA - Selain mengupayakan pemberian insentif untuk kegiatan eksplorasi migas, pemerintah akan mencari dan memperkaya data migas dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kualitas data geosain yang buruk akan menurunkan minat investor dalam maupun luar negeri.

"Kita dapat beberapa tantangan dalam peningkatan produksi migas, terutama masalah penurunan alamiah, kita harus melihat memang, sebetulnya turunnya itu terjadi sejak kira-kira tahun 95 setelah 96 hingga 97, mulai turun terus dan kedepan kita berharap, next bukan declining namun inclining," tutur Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro di Kementerian ESDM, Senin (25/3/2013).

Menurutnya, pemboran di era tahun 70 hingga 80an dengan sekarang, kalau dulu dalam satu tahun eksplorasinya saja bisa mencapai 40 sumur, sedangkan sekarang, eksplorasi ditargetkan tahun ketiga saja masih ditawar untuk dilaksanakan pada tahun keempat. "Berat sekali, begitu nanti kita tidak melaksanakan, seolah-oleh disclaining didalam kerangka investasinya turun, nah bahasa-bahasa ini akhirnya kita larikan kedalam permasalahan kelangkaan data," ucap Edy.

Sebelumnya pemerintah tidak pernah menggunakan dana bersumber dari APBN untuk memperkaya atau mendapatkan data migas. "Zaman dahulu kita tidak mengenal, mencari data menggunakan dana APBN, namun tahun ini, kita, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi bersama Badan Geologi akan memulai turun mencari data-data seismik baik 2D maupun 3D dibeberapa wilayah dengan dana puluhan bahkan ratusan milyar rupiah," imbuhnya.

Edy menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti menghamburkan uang negara. "Bukan berarti kita akan berfoya-foya menghamburkan uang, bukan, karena, faktor data tadi, memang, penurunan intinya ada beberapa data yang memang belum secure betul oleh karena itu pemerintah harus mulai turun, karena ini merupakan bagian dari rise sharing yang menurut Pak Rudi mencapai 1,3 juta milyar USD yang dimiliki oleh para pemberani eksplorasionis yang mencari dan ternyata tidak dapat, seperti pemboran yang dilakukan di offshore di Indonesia bagian Timur sekitar USD 205 juta for nothing, di Selat Makasar disana sekitar USD 100 juta juga dor nothing (dry hole)".

"Kondisi ini sebetulnya larinya kepada data, olah karena itu, pemerintah sudah menjawab meskipun secara terang-terangan kita buka secara lebar tidak pernah namun kita sudah do something," pungkas Edy. (SF)

Share This!