Pemerintah Akan Terus Mengawal Industri Migas

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono dalam sambutannya sesaat sebelum membuka secara resmi konfrensi dan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke 38 menegaskan, bahwa pemerintah berkomitmen akan terus mengawal industri migas agar dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional. sektor energi termasuk migas merupakan salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan perhatian pemerintah

Tahun 2014 ini adalah tahun politik, dan biasanya politik sering diwarnai ketidakpastian. Namun komitmen IPA hari ini jelas menunjukkan bahwa industri minyak dan gas Indonesia tetap optimis menatap masa depan."Kehadiran saya hari ini juga untuk menegaskan kembali bahwa pemerintah tetap fokus, tetap berkomitmen dan tetap bekerja penuh hingga selesai masa tugasnya untuk mengawal industri migas agar dapat berkontribusi bagi ekonomi Indonesia," ujar Wakil Presiden RI, Boediono sesaat sebelum membuka secara resmi Konvensi Dan Pameran Tahunan Ke-38 Indonesian Petroleum Association (IPA), Rabu (21/5/2014).

Wapres menjelaskan, sektor energi termasuk migas merupakan salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan perhatian pemerintah, karena sektor ini mempunyai harapan yang sangat besar dalam peran sektor energi. "Indonesia harus mampu mandiri dalam kebutuhan energinya sepanjang masa," imbuh Wapres.

Di bidang energi, terutama minyak bumi, Indonesia menghadapi trend penurunan kapasitas produksi jangka panjang, karena absennya investasi yang berarti di bidang eksplorasi dan eksploitasi selama 15 tahun terakhir ini. Lifting minyak yang ditargetkan mencapai 1,2 juta barrel/hari di tahun 2014, namun karena masalah-masalah mendasar, produksi minyak kita hanya dapat mencapai 804 ribu barrel/hari.

Mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi sektor migas di Indonesia, Boediono menjelaskan, yang harus kita atasi bersama sekarang dan beberapa tahun mendatang, adanya trend penurunan produksi migas nasional, terutama minyak bumi, akibat ladang-ladang migas nasional khususnya minyak bumi yang telah memasuki fasa penuaan atau maturity, realisasi lifting migas untuk APBN yang selalu di bawah target, yang tahun ini juga berpotensi tidak mencapai target baik untuk minyak bumi maupun gas.

Hambatan selanjutnya, khusus untuk minyak bumi, mengingat bahwa 88,5% dari total cadangan minyak awal sudah terkuras selama kurun 60 tahun maka tantangan untuk meningkatkan sisa cadangan menjadi semakin krusial namun disadari juga semakin sulit dan semakin mahal, mengingat, semakin rendahnya kuantitas minyak yang diproduksi, semakin bergantungnya upaya eksplorasi dan produksi migas pada penerapan teknologi tinggi dan teknologi yang mahal dan lambatnya penanganan proses pembebasan lahan dan perijinan.

Demi kepentingan bangsa ini ke depan, Wapres meminta kepada semua jajaran pemerintah di pusat dan di daerah, dalam 5 bulan terakhir masa bakti pemerintahan ini untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut, meningkatkan koordinasi antar instansi guna meminimalkan kendala-kendala yang muncul dari sisi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, mengamankan pengembangan wilayah migas strategis yang sudah berjalan menuju tahap produksi agar tidak semakin tertunda lagi, meminta Pertamina sebagai BUMN migas untuk merealisasikan potensi cadangan yang dimilikinya, memperbaiki seluruh mata rantai tata kelola migas (dari hulu ke hilir) yang belum optimal, mengoptimalkan pengelolaan sisa cadangan Migas existing dan sumber daya yang belum di eksplorasi, dan menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor.

"Hal-hal yang masih mengganjal dan membutuhkan keputusan sekarang dan kita tahu dampaknya sangat signifikan ke depan, harus kita putuskan sekarang. Misalnya, permasalahan yang menyangkut lapangan gas Muara Bakau dan Selat Makasar, saya minta agar segera dituntaskan oleh pejabat berwenang. Mari kita jadikan sebuah legacy yang baik dari pemerintahan ini bagi masa depan sektor migas kita, ujar Wapres. (SF)

Share This!