Pengalihan Subsidi BBM Optimalkan Pengembangan Infrastruktur Daerah Terluar

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, berbagai upaya telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah lesunya ekonomi global, salah satunya langkah berani memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Dengan memangkas subsidi, pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.

"Baru di tahun 2014, tidak lebih dari satu bulan saya menjabat, saya memangkas subsidi bahan bakar minyak lebih dari 80 persen. Reformasi itu menciptakan ruang fiskal sekitar USD15 miliar per tahun yang sebagian besar kami alokasikan kepada pembangunan infrastruktur. Maka lahirlah program pengembangan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia," demikian disampaikan Presiden di depan 29 kepala negara dan pemerintahan lain dalam The Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) di Yangqi Lake International Conference Center, Senin (15/5).

Setelah dua tahun menjabat, hasil pengalihan subsidi BBM ini sudah mulai terasa. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Utara yang sekarang berkembang pesat sebagai pusat pengolahan minyak kelapa sawit dan industri oleochemical, dan destinasi wisata (Danau Toba). Provinsi Sulawesi Utara pun tumbuh sebagai destinasi wisata baru. Bahkan, Presiden Jokowi dan Presiden Filipina Duterte telah meresmikan jalur pelayaran dari Davao dan General Santos di Filipina Selatan menuju Sulawesi Utara.

Senada dengan penuturan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selalu menegaskan bahwa selain infrastruktur, pengalihan subsidi BBM ini juga ditujukan untuk dana perlindungan sosial dan kesehatan, dana desa, pendidikan, pertanian, perumahan rakyat dan pekerjaan umum, dan perhubungan. "Dengan pengalihan subsidi ini, peningkatan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama," jelas Menteri Jonan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, menambahkan, dengan berkurangnya porsi subsidi energi sebesar 66,2% selama kurun 2011-2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran infrastruktur dalam kurun tersebut melejit naik 123%, sementara anggaran pendidikan naik sebesar 27,4% dan anggaran kesehatan meningkat 83,2%. "Angka penurunan subsidi energi itu meliputi BBM dan listrik. Dana yang kita hemat itu dapat kita gunakan untuk membangun infrastruktur dan sektor prioritas lain, sehingga mampu meningkatkan perekonomian negara", pungkas Sujatmiko. (EVT)

Share This!