Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Kalimantan Dipercepat

BALIKPAPAN - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi termasuk bidang ketenagalistrikan di pulau Kalimantan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen menyederhanakan proses perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perbaikan iklim investasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Agus D.W. Matowardojo dalam Konferensi Pers usai Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bersama BI dengan tema Kedaulatan Energi: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Energi untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Acara yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Selasa (11/8) ini dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, Dirut PT PLN dan Kepala SKK Migas. Hadir juga dalam kesempatan tersebut para pejabat Eselon I Kementerian ESDM termasuk diantaranya Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Menurut Agus D.W. Martowardojo, sampai saat ini progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan terus berjalan meskipun masih mengalami tantangan yang perlu segera diselesaikan, "Sejumlah tantangan tersebut antara lain terkait aspek lahan dan perizinan termasuk di Kalimantan," ujar Agus. Meskipun begitu, Ia mengapresiasi Kementerian ESDM yang menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan relaksasi perizinan. "Selain relaksasi juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun," ungkap Agus.

Menurut Kepala UPK Kementerian ESDM Widyawan, peran pemerintah daerah di Kalimantan sangat vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pulau tersebut. Ia menyampaikan bahwa tantangan di Kalimantan adalah mengejar ketertinggalan rasio Elektrifikasi Nasional yang saat ini telah mencapai 84,35%. Widyawan mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat melalui energi baru terbarukan. "Pembangunan infrastruktur energi di Kalimantan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya. "Tidak hanya untuk pembangkit listrik tapi juga untuk pembangunan jaringan listrik," tambahnya. Dengan dukungan tersebut akses listrik kepada daerah-daerah terpencil dapat ditingkatkan.

Rapat koordinasi ini menurut Agus merupakan hal positif untuk terus meningkatkan perekonomian di Kalimantan. Menurutnya Indonesia perlu memperkuat industrialisasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daeraah. Selain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan terobosan dengan memproses berbagai perizinan yang telah menjadi kewenangannnya. Agus menyampaikan pula bahwa sesuai arahan Presiden RI, seluruh fungsi hutan dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur energi. "Namun demikian hal ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW" ungkapnya. (PSJ)

Share This!