Menteri ESDM : "Tidak Perlu Ada Keraguan, Don't Look Back, Jalan Terus Dengan 35.000 Mw"

JAKARTA - Menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini, Rabu (9/9), kembali menegaskan untuk tetap melaksanakan program penambahan kapasitas listrik 35.000 MW dan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tidak akan merevisi target yang sudah ditetapkan. Penegasan Sudirman tersebut dinyatakan didepan para pejabat Eselon I dan II lingkungan KESDM, Kepala UPK, Kepala UP3KN, SKK Migas, Direksi PT PLN (Persero), Direksi BUMN terkait, serta para pimpinan badan usaha pengembang Independent Power Producer (IPP) dalam acara Pertemuan koordinasi percepatan pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan 35.000 MW.

Program 35.000 MW merupakan suatu kebutuhan dan telah dicanangkan oleh Presiden. Oleh karena itu Sudirman Said mengajak semua pihak berkomitmen mensukseskan program ini sesuai dengan rencana yang telah disusun. "Tidak perlu ada keraguan, don't look back, jalan terus dengan 35.000 mw", ujar Sudirman.

Penentuan angka 35.000 MW menurut Sudirman, sudah dihitung dengan cermat dengan memperhitungkan banyak faktor antara lain pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk melistriki wilayah-wilayah di Indonesia yang masih belum menikmati listrik. "Angka 35.000 MW itu bukan angka yang tiba-tiba muncul, tapi angka yang dihitung dengan cermat didasari dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk kemudian kebutuhan PLN untuk melakukan pemeliharaan, kebutuhan untuk membangun reserve yang cukup, bahkan dengan pembangunan 35.000 MW itupun rasio elektrifikasi dan konsumsi perkapita kita masih rendah," pungkas Sudirman.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia saat ini mencapai 53.535 MW dimana baru dapat memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86,39%. Rasio ini lebih rendah daripada Singapura (100,0%), Brunei (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99,0%), dan Vietnam (98,0%). Dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan listrik akan tumbuh sebesar rata-rata 8,7% per tahun, dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97,4% pada akhir tahun 2019. Untuk itu pemerintah dalam lima tahun ke depan mentargetkan untuk membangun tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW di luar proyek pembangkit yang saat ini sedang konstruksi sebesar 7.400 MW.

Senada dengan Menteri ESDM, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno yang juga hadir dalam pertemuan menegaskan, bahwa pemerintah tetap pada rencana awal, yaitu tetap pada program 35.000 MW dan PLN sepenuhnya memang harus melaksanakan program ini bersama-sama dengan investor dan mendorong agar pembangunannya dapat dilakukan secepat mungkin. "Fungsi utama saya adalah menjaga bagaimana PLN dengan investor-investornya dapat berkomunikasi dengan baik dan mendorong jika investor sudah tandatangan PPA dapat secepatnya membangun," ujar Rini.

"Sekarang semuanya bergerak dan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dilapangan sehingga hal-hal yang dahulu dihadapi investor seperti, kesulitan masalah tanah, lahan dan kesulitan mendapatkan perijinan diharapkan dapat dipangkas sehingga setelah tanda tangan PPA dapat dengan secepatnya membangun dengan tidak lagi terkatung-katung seperti dulu," lanjut Rini. (DEP/SF)

Share This!