Direktur IEA Nobuo Tanaka : Kebijakan Energi yang Efektif Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Friday, 21 November 2008 - Dibaca 3376 kali

JAKARTA. Kebijakan energi yang bermakna dan pelaksanaan yang efektif, menurut Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) merupakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia yang saat ini tengah memasuki transisi dari ekonomi terpusat ke masyarakat demokrasi yang menekankan prinsip liberalisasi pasar menghadapi tantangan pada sektor energi yang cukup banyak dan komplek.

''Keputusan kebijakan energi masa lalu dan tindakan penanggulangannya yang lambat, mengakibatkan timbulnya permasalahan jangka panjang yang serius yang harus dihadapi Indonesia saat ini,'' ujar Nobuo Tanaka. Merosotnya produksi minyak dan pesatnya meningkatkan kebutuhan BBM dan gas di dalam negeri merupakan tantangan terpenting. Selain itu adalah soal subsidi BBM dan listrik, kontrol harga serta terbatasnya kejelasan pengelolaan sektor energi.

Penjelasan Direktur Eksekutif IEA Nobuo Tanaka itu disampaikan saat acara peluncuran Indonesia Indepth Energy Policy Riview (IIEPR) di Jakarta, Jum'at (21/11). Acara dihadiri oleh para pejabat dilingkungan Departemen ESDM, pemangku kepentingan sektor ESDM, Dubes Perancis, Dubes Amerika, perwakilan Dubes Belanda, perwakilan Dubes Inggris.

Berdasarkan hasil IIEPR tersebut IEA menyarankan enam prioritas pengelolaan energi kepada Indonesia. Ke enam prioritas tersebut adalah pengurangan subsidi bahan bakar dan listrik secara bertahap, pelaksanaan kebijakan yang lebih baik, kejelasan dalam peningkatan kerangka investasi, membantu badan pengatur sektor energi melaksanakan pekerjaannya lebih efektif serta memanfaatkan agenda pembangunan berkelanjutan terutama energi terbarukan dan efisiensi energi.

''Sudah diperkirakan bahwa temuan Tim bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebagian besar pembuat kebijakan pemerintah dan spesialis industri telah berpikir sama, tetapi tidak mendapat dukungan yang memadai untuk melakukan perubahan,'' ujar Nobuo Tanaka. Oleh sebab itu tinjauan IIEPR diharapkan menjadi 'suara ketiga' yang kuat untuk mendukung dan lebih penting lagi dapat memberi kontribusi terhadap persepsi internasional mengenai kebijakan energi Indonesia dan potensinya dalam perdagangan dan investasi di masa mendatang.

IEA selama ini melakukan tinjauan kebijakan energi negara-negara anggota secara terperinci setiap lima tahun sekali. ''Hal ini dilaksanakan untuk memperkuat kebijakan nasional serta untuk berbagi pengalaman dalam praktek kebijakan program yang lebih efektif,'' ujar Nobuo Tanaka. Diluar negara anggota IEA, sebelum melakukan tinjauan kebijakan energi Indonesia, IEA juga telah diminta melakukan hal serupa terhadap Angola, China, India, Rusia, Ukraina dan negara di Kawasan Balkan Barat.

Share This!