Sistem Layanan Informasi Guna Dukung Program BPBL
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memanfaatkan sistem layanan informasi untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi guna mendukung program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari pada acara talkshow TV bertajuk 'Bantuan Pasang Baru Listrik untuk Masyarakat' di Metro TV Jakarta, Jumat (18/08/2023).
"Kami berkomitmen pelayanan ke masyarakat semakin tahun semakin baik dan kita sudah menyediakan kanal pengaduan dengan berbagai cara, ada yang bisa tatap muka jadi bisa datang langsung ke kantor, kami punya ruang pelayanan khusus," ujar Ida.
Lebih lanjut Ida menjelaskan Ditjen Ketenagalistrikan juga sudah mempunyai pengaduan nasional yang diinisiasi oleh Presiden, yakni (SPAN) LAPOR. Kanal lainnya juga melalui contact center ESDM, maupun melalui email resmi infogatrik@esdm.go.id.
"Selain itu juga bisa melalui facebook, twitter, Instagram. Jadi hampir semua platform untuk dapat menerima pengaduan masyarakat. Hal ini tentunya berlaku untuk masyarakat yang melek teknologi," kata Ida.
Ia kemudian menyampaikan untuk masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan teknologi, pemerintah mendorong PLN untuk menangani pengaduan masyarakat sampai ke level terendah yakni level kecamatan. Selain itu untuk mendapatkan masukan dari publik, pemerintah terus melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) kepada stakeholder terkait apa saja yang perlu diimprove untuk mendapatkan masukan mengenai program dan kebijakan Ditjen Ketenagalistrikan.
"Setiap tiga bulan kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kepuasan masyarakat. Kami juga dilakukan monev oleh Kemenpan RB seberapa indeks kepuasan masyarakat yang sudah dijalankan, di tahun 2023 ini indeksnya sekitar 3,77 dari skala 4.00, meskipun target kami 3,6 jadi sudah melebihi target, itulah menjadi acuan kami bagaimana kita terus meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat," jelas Ida.
Pada kesempatan yang sama Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan terkait keluhan terkait pelayanan ketenagalistrikan sejauh ini sudah berkurang.
"Kalau sekarang keluhan soal tarif tidak ada karena hampir semua masyarakat memakai token, hal tersebut mengurangi komplain. Cuma masih ada beberapa keluhan misalnya orang yang mau tambah daya dan telefon ke PLN lama diterima, itu dilayani tetapi tidak dikerja-kerjakan," ungkap Agus.
Listrik untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
Agus mengungkapkan bahwa yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan di sektor ketenagalistrikan khususnya di program BPBL yaitu jangkauan ke daerah-daerah. Perlunya memperluas jaringan sampai ke pelosok-pelosok, dan pentingnya edukasi ke masyarakat, agar tidak salah sasaran.
"Masyarakat juga jangan hanya menerima lalu menjadi konsumtif, buatlah untuk peningkatan ekonomi, jadi warga yang produktif. Tugas kita semua untuk melatih masyarakat menjadi inovatif untuk membuat apa saja dengan adanya listrik di rumahnya," kata Agus.
Akses pada listrik melalui program BPBL selanjutnya menurut Agus dapat mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya, salah satunya dengan berusaha membuka UKM kecil-kecilan.
"Supaya sama-sama bisa produktif karena khan tidak mungkin dia seumur hidup sampai keturunan ke berapa miskin, jadi mereka harus bisa berusaha dengan 250 KV, 900 KV, harusnya sudah bisalah berusaha UKM kecil-kecilan, kalau tanpa listrikkan praktis tidak bisa," kata Agus.
Ida berharap bahwa BPBL ini hanya akan ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar pasang baru listrik karena program BPBL tidak selamanya akan dilakukan oleh Kementerian ESDM, dan mendorong masyarakat yang mampu untuk melakukan penyambungan listrik sendiri.
"Jadi
memang ujungnya BPBL ini memang akan diutamakan kepada masyarakat yang memang
benar-benar tidak mampu secara finansial untuk bayar penyambungan, tapi kalau
masyarakat yang sebenernya mampu
tapi menyalur, untuk dapat segera dilakukan penyambungan kepada PLN Persero,"
tutup Ida. (AT/RO)