Ditjen Gatrik Gelar FGD Percepatan Kebijakan Menuju NZE
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan gelar Focus Group Discussion (FGD) untuk berkoordinasi serta mendapatkan masukan lebih lanjut dari Kementerian/Lembaga terkait hasil proyeksi demand dan optimasi supply serta masukan terkait kebijakan Pemerintah ke depan dalam menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar pada pembukaan FGD Percepatan Kebijakan Sebagai Acuan Dekarbonisasi Bidang Ketenagalistrikan Menuju NZE di Westin Jakarta, Jumat (14/07/2023). FGD ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR).
Wanhar mengatakan, masukan dari stakeholder Kementerian-Lembaga sangat penting karena Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) akan menjadi pedoman penyusunan (Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Lebih lanjut Wanhar mengatakan bahwa sejak awal tahun 2020, Indonesia dan dunia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik.
"Sejak COP 26 dan COP 27 tahun 2022, KESDM dan KLHK serta Kementerian/Lembaga terkait saling berkoordinasi untuk membahas skenario NZE tahun 2060 atau lebih cepat," kata Wanhar.
Diketahui, terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan seperti pengendalian pengembangan PLTU batubara sesuai Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan hilirisasi mineral. Hal-hal tersebut membuat Pemerintah harus melakukan evaluasi dan penyesuaian proyeksi kebutuhan dan rencana pembangkit dalam RUKN 2019-2038 .
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, RUKN disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini Ditjen Ketenagalistrikan telah mengadakan rangkaian FGD sebanyak tujuh kali untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder baik kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan usaha pemegang wilus di Indonesia.
Dari hasil tujuh FGD tersebut memberikan masukan antara lainadanya tambahan demand smelter dan kawasan industri yang akan dibangun di Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah, kebijakan terkait pemanfaatan panas bumi di Pulau Bali
"Ditjen Ketenagalistrikan telah menyelesaikan Draft RUKN termasuk didalamnya proyeksi demand dan optimasi supply pembangkit tenaga listrik berdasarkan masukan FGD tersebut," ujar Wanhar.
Dalam kesempatan yang sama Senior Energy Program Specialist SINAR Retno Setianingsih mengatakan bahwa SINAR mendukung penuh kegiatan FGD yang dilaksanakan pada hari ini. Ia berujar FGD ini bertujuan mendiseminasi Draft RUKN dan mendapat masukan dari para pemangku kepentingan, serta memperkuat proses dan finalisasi RUKN.
"Kami harap kegiatan ini memperkuat dukungan SINAR kepada Ditjen Ketenagalistrikan sebagai salah satu mitra dalam mengembangkan perencanaan energi dalam rangka mengupayakan ketahanan energi di Indonesia," kata Retno.
Wanhar menyampaikan bahwa pemerintah turut mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan demi wujudkan ketahanan energi dan ketenagalistrikan Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan, mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan rendah emisi demi mewujudkan ketahanan energi dan ketenagalistrikan di Indonesia," tutup Wanhar. (AT)