Pemerintah Komitmen Tingkatkan Akses Energi untuk Pembangunan Ekonomi dan SDM Lebih Baik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 656.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 13 November 2019

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Akses Energi untuk Pembangunan Ekonomi dan SDM Lebih Baik

Akses energi memberikan kesempatan pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di setiap daerah, baik di kota maupun di daerah pedalaman. Penyediaan akses energi kini telah bergeser dari yang konvensional menjadi energi terbarukan terutama di daerah yang sulit diakses oleh PLN. Hal ini sejalan dengan agenda PBB, Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development/Sustainable Development (SDGs).

Diskusi tersebut mengemuka pada acara peluncuran laporan Beyond Connections Institute for Essential Services Reform (IESR), di Jakarta (11/11) lalu. Akses energi yang krusial ini salah satunya melalui penerangan bagi masyarakat yang belum menikmati listrik sama sekali, dimana beberapa program Pemerintah telah dijalankan memanfaatkan potensi energi setempat.

"Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di bidang energi. Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) merupakan salah satu solusi untuk menerangi sampai pelosok tanah air, dengan sumber pembiayaan APBN, periode 2017-2019 LTSHE sudah menerangi kurang lebih 350.000 rumah," ungkap Kepala Sub Direktorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah mewakili DIrektur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Diungkapkan Ferry, pendekatan yang dilakukan untuk melistriki masyarakat dengan dua cara yaitu on grid dan off grid. Untuk on grid, desa yang berdekatan dengan desa berlistrik dilakukan ekspansi grid, sedangakan untuk off grid terdapat dua solusi yaitu desa yang KK nya berdekatan tapi jauh dari jaringan menggunakan microgrid off grid sedangkan desa yang KK nya berjauhan dan jauh dari jaringan listrik, solusinya adalah menggunakan solar home system/PLTS Portable.

Sementara itu Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyebut pentingnya perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang bermuara pada kebijakan dan regulasi. "Perubahan paradigma penyediaan akses harus menjadi bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang pemerintah serta tercemin dalam kebijakan dan regulasi sektoral. Kita tidak bisa lagi menyederhanakan definisi akses energi, apalagi jika berorientasi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat," ungkap Fabby.

Pemerintah bersama PLN dan berbagai elemen masyarakat terus mengupayakan pemerataan akses energi ini dengan melistriki desa-desa belum berlistrik tersebut dengan menghubungkannya dengan jaringan transmisi PLN jika memungkinkan, namun jika secara teknis sulit dijangkau oleh jaringan, PLN akan memasang PLTS atau PLTMH (bila ada potensi air), ditambah pemasangan LTSHE dari Kementerian ESDM untuk desa-desa yang belum berlistrik tersebut. (DEP)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!