Untuk Data Yang Akurat Dan Pengendalian BBM Bersubsidi, Pemerintah Terapkan BBM Non Tunai

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya Untuk memonitor distribusi konsumsi BBM Bersubsdi agar tepat sasaran dan volume sesuai dengan yang sudah disepakati dengan Komisi VII DPR RI. beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah, termasuk pembelian BBM Bersubsidi non tunai dengan menggunakan kartu elektronik seperti yang digunakan untuk pembayaran masuk jalan tol (e-toll).

"Kuota BBM Bersubsidi yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Komisi VII DPR adalah 48 juta kiloliter, sehingga besaran subsidinya bisa ditetapkan dan pemerintah berusaha agar yang 48 juta kiloliter itu tidak terlampau. oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengendalian, pengawasan dan monitoring," ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dalam dialog di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Rabu,(9/10/2013).

Dengan pencatatan secara elektronik diharapakan adan tercatat secara akurat besara konsumsi BBM Bersubsidi tiap-tiap SPBU. " Dalam pelaksanaannya, kita make sure jumlah BBM Bersubsidi yang didistribusikan oleh Pertamina tidak melebihi kuota yang sudah ditentukan dan dapat dikontrol. Pengontrolannya selama ini dilakukan secara manual. tentunya penghitungan data yang akurat hanya akan dapat diperoleh melalui perhitungan secara elektronik," imbuh Wamen.

Dijelaskan Susilo, "Semua transaksi dilakukan dengan sistem yang sudah ada, jadi masing-masing bank memasang EDC (electronik data capture) yang begitu gesek, dia langsung masuknya ke bank, nah nanti bank itu, setiap dua minggu sekali melaporkannya kepada BPH Migas dan Pertamina jumlah transaksi tiap-tiap SPBU berapa, siapa yang membeli, dengan cara demikian kita akan tau persis setiap SPBU itu berapa transaksi setiap bulan".

Pencatatan setiap transasksi pembelian BBM saat ini masih dilakukan secara manual oleh tiap-tiap SPBU. Dimana setiap SPBU-SPBU tersebut setiap hari melaporkan total transaksi kepada Pertamina, dengan pencatatan secara elektronik maka akan diketahui dengan tepat kebutuhan tiap-tiap SPBU, sehingga dalam merencanakan kebutuhan SPBU-SPBU akan dapat diketahui dengan pasti berapa kebutuhannya.

Pembayaran BBM Bersubsidi non tunai akan mulai diterapkan pemerintah setelah proses sosialisasi dijalankan dan masyarakat sudah terbiasa dengan pembelaian BBM secara non tunai. Pembelian BBM Bersubsidi itu tidak akan dilakukan dengan cash tetapi dengan non tunai, jadi menurut Susilo, sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena cuma mengganti kebiasaan masyarakat saja dari yang biasanya membayar pakai cash diganti dengan memakai card. " Sementara ini dalam waktu tiga atau empat bulan kita akan sosialisasikan dulu ke masyarakat, bahwa semua pembeli BBM Bersubsidi harus pakai non tunai," tambah Wamen.

Masyarakat diberikan beragam pilihan dalam bertransaksi non tunai dan bagi yang belum memilikinya disediakan di SPBU-SPBU. "Pakai ATM juga boleh, pakai voucher juga boleh, pakai kartu debet juga boleh bagi temen-temen yang tidak punya voucher atau ATM, nanti vouchernya disediakan atau dijual di SPBU. (SF)

Share This!