Uni Eropa Belum Sepakati Pendekatan Region-to-Region dengan ASEAN

JAKARTA. Pertemuan ke-7 Joint Committee for ASEAN-EU Free Trade Area (JC-AEFTA) berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia, 4-5 Maret 2009. Pertemuan yang dilangsungkan untuk membahas perubahan posisi Uni Eropa dalam hal pendekatan negosiasi AEFTA tersebut dihadiri wakil dari 10 negara anggota ASEAN, Komisi Eropa, dan Sekretariat ASEAN.Pertemuan tersebut dipimpin oleh Mr. Than Quoc Khanh dari Vietnam yang mewakili ASEAN dan Mr. Philippe Mayer sebagai wakil Uni Eropa. Perundingan diawali dengan pertemuan kaucus ASEAN untuk membahas perubahan posisi Uni Eropa dalam hal pendekatan negosiasi AEFTA. Hal ini didasarkan pada surat Komisioner Perdagangan Uni Eropa yang baru, Baroness Catherine Ashton, kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, yang mengindikasikan kesediaan Uni Eropa untuk melakukan perundingan bilateral dengan Negara ASEAN yang dianggap memiliki level of ambition yang sama dengan Uni Eropa. FTA bilateral ini kemudian menjadi building blocks menuju terciptanya region-to-region FTA.Dalam pertemuan lanjutan, pihak Uni Eropa menyatakan tidak dapat meneruskan perundingan dalam formatnya sekarang yaitu region-to-region dan tidak dapat menandatangani perjanjian preferensi perdagangan selama Myanmar termasuk dalam perjanjian tersebut. Pihak Uni Eropa juga tidak dapat memberikan indikasi apakah posisi tersebut dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Joint Committee pun akhirnya sepakat untuk membekukan pembicaraan dan kelanjutan negosiasi ini akan diputuskan dalam pertemuan AEM-UE pada saat AEM Retreat pada tanggal 5-6 Mei mendatang di Cambodia.Tim ASEAN menyikapi perkembangan ini secara hati-hati karena Uni Eropa merupakan mitra dagang yang cukup penting sehingga positive engagement perlu tetap dipelihara. Namun, di sisi lain negara-negara ASEAN tidak ingin ditempatkan pada posisi untuk mendesak Myanmar agar mundur secara sukarela dari proses perundingan ini.Posisi ASEAN tetap berpegang pada pendekatan region-to-region, namun tidak menutup kemungkinan bagi setiap negara anggota untuk merintis dan melaksanakan perundingan FTA bilateral secara independen dengan pihak Uni Eropa.

Share This!