Tuntas, Realisasi BPBL di Banjarnegara Capai 100%

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 595.Pers/04/SJI/2023

Tanggal: 6 Desember 2023

Tuntas, Realisasi BPBL di Banjarnegara Capai 100%

Menjelang tutup buku di tahun 2023, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menuntaskan realisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang tersebar di 19 Kecamatan. BPBL adalah salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus menjalankan peran negara untuk hadir di tengah masyarakat sehingga dapat menikmati akses listrik.

"Target 1.074 sambungan listrik di Banjarnegara telah menyala seluruhnya 100%," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan, Ditjen Gatrik Kementerian ESDM Hanat Hamidi pada Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (5/12).

Program BPBL, sebutnya, akan menambah jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) dan diharapkan akan mengurangi susut jaringan akibat dari penarikan sambungan ilegal dari tetangga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan tentu sangat berbahaya. Karena listrik selain bermanfaat namun juga berbahaya," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyinggung bahwa keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi listrik di rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena potensi bahaya yang timbul akan memberikan kerugian yang besar.

"Di Banjarnegara kita masih sering melihat rumah tidak dilistriki secara mandiri, masih menyambung ke tetangga atau saudara. Ini jelas-jelas tidak laik operasi dan berbahaya bagi keselamatan warga," tuturnya.

Ia berharap, dengan program BPBL ini akan mengurangi penarikan sambungan listrik liar dan ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh pihak terkait dalam mewujudkan BPBL, baik pemerintah pusat dan daerah, serta Forum Koordimasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) setempat sehingga Program BPBL berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat secara cuma-cuma.

"Kami pastikan ke semua penerima manfaat bahwa program ini tidak menarik sepeserpun biaya. Kalau masyarakat menemui ada oknum yang memungut biaya, laporkan ke kami. Insya Allah kami bantu," ungkap Rofik.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Riatmojo Ponco Nugroho lebih menekankan pada potensi terbukanya peluang usaha yang muncul karena program BPBL.

"Program ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik terlebih listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk penerangan tapi juga kegiatan produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Banjarnegara," kata Ponco.

Senada, Staf Ahli Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Chairuddin berharap Program BPBL dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, mandat dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan termasuk dalam hal menyiapkan ketersediaan dan kecukupan energi bagi keluarga tidak mampu.

"Semoga dengan program BPBL, angka kemiskinan ekstrem turun dan PLN dapat terus memberikan kemudahan layanan," ujar Chairuddin.

Riswan (47 tahun), buruh harian lepas di Desa Merden, merupakan salah seorang penerima manfaat program BPBL. Ia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan sesekali mencangkul di ladang orang, hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah berusia lanjut, sudah puluhan tahun ia menyalur listrik dari tetangga sebelah rumahnya.

"Dulu nggak enak sering mati lampu dan anjlog. Tidak bisa pasang listrik sendiri karena belum mampu, belum ada biayanya," ujarnya.

Namun kini ia bersyukur sudah mendapatkan instalasi listrik sendiri di rumahnya, sehingga ia tidak perlu menyalur listrik dari tetangganya lagi. "Luar biasa senang punya listrik sendiri," tutur Riswan.

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan, pengujian instalasi, penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), serta penyambungan ke PLN dan token listrik perdana. (AMH/DAN)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agus Cahyono Adi

Share This!