![](/assets/imagecache/bodyView/JW Doorstop2.jpg)
Subsidi Energi Murni Urusan Ekonomi Nasional, Bukan Politik
JAKARTA - Pemerintah bertekad akan mengurangi beban subsidi energy yang saat ini sudah mencapai kisaran Rp 300 triliun. Beberapa opsi saat ini sedang dikaji, dan apapun nanti yang diputuskan, pemerintah berjanji akan tetap melindungi kepentingan masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Kan semua sudah disebut opsi-opsinya, tekadnya adalah mengurangi subsidi energi yang sudah dikisaran Rp 300 triliun, semua sepakat itu, sekarang gimana caranya, yang diwanti-wanti oleh Presiden adalah, kalau begitu ada salah satu opsi, misalnya menaikkan harga BBM, nanti tingkat kemiskinan kita akan naik lagi, jadi temen-temen kita, saudara-saudara kita yang tadinya sudah miskin itu akan tertimpa lagi tuh, ini yang mesti kita pikirkan, ini yang mesti dicari jalannya keluarnya, jangan sampai ada kebijakan disatu sisi menghantam kelompok yang rentan dan sudah miskin, sedikit saja kebijakan yang dibuat keliru akan membuat mereka tambah miskin, ini yang sedang dihitung," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik sesaat sebelum Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, (10/4/2013).
Menteri menambahkan," kemarin Pak Presiden menyampaikan, kompensasi itu harga mati, harga mati itu artinya, harus kompensasi, kalau ada kebijakan di urusan BBM harus ada kompensasi untuk yang miskin, nah apa kompensasinya, inikan yang harus dibahas, jadi jangan ada dusta diantara kita, dikiranya nanti jika ada kompensasi dipakai untuk kepentingan pemilu, nanti BLT untuk bagi-bagi uang untuk cari. tidak ada itu, Presiden tidak ada niat seperti itu, saya juga tidak ada niat seperti itu, ini semata-mata melindungi yang miskin," ungkap Wacik.
Menurut Wacik, apapun opsinya yang akan diambil, yang penting simiskin terlindungi dan tidak terkena dampaknya. "Kalau yang menengah kaya terkena dampak, naik harganya ngomel-ngomel sedikit tapi mereka bisa beli juga. kalau yang miskin ngomel-ngomel dan tidak mampu beli," pungkasnya.
Selanjutnya Wacik mengatakan bahwa kebijakan terkait dengan subsidi energy ini murni masalah ekonomi nasional dan tidak terkait permasalah politik. " Ini jernih untuk ekonomi nasional, tidak ada urusan pemilu, tidak ada urusan politik, makanya saya mengajak mari jangan jadikan ini urusan politik, jadikan ini urusan ekonomi nasional karena subsidinya terlalu besar sehingga untuk pembangunan sekolah kurang, untuk membangun rumah sakit kurang, untuk membangun infrastruktur jalan kurang karena uangnya disedot untuk subsidi BBM," ujar Wacik. (SF)
Share This!