Presiden Minta Permudah dan Percepat Izin Investasi

PACITAN - Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh masyarakt, pemerintah pusat maupun daerah untuk menghilangkan kendala-kendala yang menghambat investasi. Permudah dan percepat pemberian izin investasi merupakan seruan seruan Bapak Presiden kepada mereka, pemerintah pusat dan daerah. Rabu (16/10/2013).

"Mari kita galakkan investasi diseluruh tanah air, potensinya besar, cuma kadang-kadang yang menghambat itu, izin yang yang berbelit-belit. Banyak daerah yang bagus seperti Jawa Timur, mendorong izin dengan baik, jangan kongkalikong, investasinya berjalan, ekonomi tumbuh, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang. Banyak seperti itu, tetapi banyak pula daerah yang membikin investasinya macet, rugi daerahnya yang kedua secara nasional yang rugi juga negara kita," ujar Presiden.

Selain hambatan investasi diatas, Presiden mensinyalir masih adanya birokrasi di pemerintah pusat di Jakarta tidak cepat dalam memberikan kemudahan berinvestasi. "Ada juga birokrasi di pusat yang ada di jakarta yang kurang cepet didalam memberikan fasilitas untuk investasi, rugi lagi," lanjut SBY.

"Di erah ini investasi penting maka bantulah, permudahlah, berikan jalan. kalau investasi ada, bisnis ada diseluruh Indonesia meski ada saudara-saudara kita yang tadinya nganggur, bekerja. Begitu tumbuh pajaknya masuk ke negara, begitu tumbuh, maka barang-barangnya ada lagi, kalau barang yang dtawarkan kepada masyarakat lebih banyak, harganya tidak lagi akan naik. semua akan mendapatkan keuntungan karena investasi, oleh karena itulah saya mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat luas untuk mendukukng investasai ini," imbuh SBY.

Presiden menambahkan, "pembebasan lahan sering pula menjadi hambatan, padahal saya katakan, kalau untuk kepentingan umum tolonglah memiliki jiwa besar untuk bekerjasama dengan pemerintah,pemerintah saya katakan jangan merugikan rakyat, kalau harganya X, jangan membeli dibawah X atau jauh dibawah X, bahkan kalau dari NJOP ada tambahannya yang wajar itu baik tetapi ada jalan sepanjang 100 km tinggal 2 km tidak bisa dibebaskan karena yang bersangkutan minta uang 30 kali lipat. mungkin bukan yang bersangkutan tetapi ada makelar, ada calo uanggnya lari ke calo itu. ini yang tidak bagus kalau yang begini masih banyak terjadi di Indonesia negara-negara tetangga seperti Vietnam, Tiongkok dan lain sebagainya tumbuh, kita terganjal karena urusan-urusan itu, yang penting rakyat jangan dirugikan. Mendapat rezeki yang pantas wajar tetapi jangan menghambat, membikin tidak berkembang negara kita ini. ini kerap terjadi dibanyak tempat, ada Gubernur, Bupati walikota yang cekatan melakukan pendekatan yang baik akhirnya goal, tetapi ada juga yang macet ini yang membikin negara kita bisa tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain dalam membangun infrastruktur," pungkas Presiden. (SF)

Share This!