Presiden Jokowi : 35000 MW Diperlukan Untuk Terangi Indonesia

BANTEN - Listrik di wilayah Jawa Bali hingga 2019 masih membutuhkan 21.000 MW. "Kebutuhan yang sangat besar sekali yang harus dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaan pembangunannya, karena kalau tidak 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa Bali dan artinya akan ada pemadaman di provinsi yang ada di Jawa dan Bali," ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada acara Groundbreaking PLTU Lontar 315 MW Unit 4 di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat pagi, 10 Juni 2016.

Oleh karena itu, Presiden selalu menegaskan bahwa pembangunan 35.000 MW harus segera dipercepat dan dkerjakan. "Karena apa? Jawabannya sederhana karena kalau kita lihat malam hari dari atas wilayah Indonesia banyak wilayah yang masih gelap," ujar Presiden.

Artinya, lanjut Presiden, masih banyak anak-anak kita di malam hari kalau mau belajar tidak ada listriknya sehingga tidak ada lampunya. Dalam kondisi seperti itu, kemauan untuk belajar sangat bergantung pada karakter anaknya. "Kalau anak yang rajin masih pakai lilin atau lampu teplok, kalau anaknya malas, orangtua tidak ingatkan ya malamnya tidak mau belajar, anaknya jadi nggak pinter. Ini yang pemerintah tidak mau," kata Presiden.

Listrik Gerakkan Roda Ekonomi?

Selain itu, listrik juga diperlukan untuk membangkitkan roda ekonomi. Jika listrik tidak ada di desa dan di kampung maka usaha-usaha kecil, seperti penjahit, usaha kerajinan tidak bisa berjalan secara optimal. "Inilah kenapa 35000 MW kita kejar karena tidak mau kalah dengan negara lain yang terang benderang," ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa listrik sangat diperlukan industri, seperti pabrik dan hotel. Investor tentunya akan berpikir ulang bila tidak ada pasokan listrik. "Pasti akan pindah ke daerah lain atau negara lain. Kalau pabrik nggak ada yang berdiri, industri nggak ada yang berdiri, anak-anak muda kita akan kerja dimana. Betapa pentingnya listrik," tutur Presiden.

Bersama Atasi Krisis Listrik

Pembangunan pembangkit listrik tidak mudah karena berkaitan dengan perijinan dan pembebasan lahan. Saat ini, pemerintah dan juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sepakat bekerjasama mengatasi krisis listrik sehingga seluruh Indonesia dapat membangun pembangkit listrik. "Sehingga kekurangan kita bisa dicukupi dan saya harapkan seluruh menteri dan Dirut PLN juga untuk sering turun ke lapangan untuk melihat masalah yang ada dan segera cepat diselesaikan," ujar Presiden.

Dengan bersama-sama, Presiden berharap satu persatu pembangkit tenaga listrik dari Sabang sampai Merauke setiap dapat dimulai. "Kita harapkan target 35.000 MW bisa diselesaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim PLTU Lontar unit keempat saya nyatakan dimulai pembangunannya dan proyek listrik Wilayah DKI dan Banten yang sudah selesai dibangun saya resmikan," ujar Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Pemasangan KWH Meter Bagi 19 KK

Dalam kesempatan itu, Presiden sempat bertanya kepada warga yang menghadiri acara itu. "Bapak ibu di sini ada yang rumahnya belum ada listriknya? Tunjuk jari?" kata Presiden.

Semula banyak ragu dengan pertanyaan Presiden, tapi akhirnya 19 orang maju ke depan. "Benar belum punya listrik?" tanya Presiden. "Iya benar," jawab seorang Ibu. "Belum ada?" tanya Presiden. "Nyalur ama tetangga," jawab Ibu tersebut.

Ternyata rumah dari 19 orang yang maju itu telah dialiri listrik tapi menarik kabel dari tetangga, sehingga 19 rumah tersebut belum memiliki kwh meter. Saat itu juga, Presiden memerintahkan kepada Dirut PLN untuk segera dipasang kwh meter. "19 KK ini saya minta minggu ini dipasang," ujar Presiden. Dirut PLN menyanggupi pemasangan ini dan biaya menjadi tanggungan PLN.

10 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden


Sukardi Rinakit

Share This!