PGN dan Pertamina Tandatangani Kerjasama Penyaluran Gas Bumi Untuk SPBU – SPBG

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. kemarin, Kamis (29/01/2014) melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait rencana kerjasama penyaluran gas untuk keperluan SPBG di Indonesia. Penandatangan dilakukan oleh Direktur Energi Baru & Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda Hasjim dengan disaksikan sejumlah direksi dan manajemen kedua perusahaan di kantor pusat Pertamina, Jakarta.

"Melalui kerja sama ini Pertamina dan PGN dapat saling memanfaatkan jaringan pipa gas bumi yang dimiliki untuk pendistribusian bahan bakar gas untuk transportasi di Indonesia. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergi BUMN sebagai upaya dalam percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk sektor transportasi, mendukung program konversi BBM ke BBG", demikian diutarakan, Direktur Energi Baru & Terbarukan Pertamina Yenni Andayani.

Kerjasama di antara kedua perusahaan lanjut Yenni, akan menjadi tonggak penting bagi upaya mempercepat pelaksanaan program konversi BBM ke BBG, khususnya dari aspek pasokan. Sinergi antara Pertamina yang memiliki kekuatan jaringan pada bisnis retail migas dan PGN dengan jaringan pipa gasnya memungkinkan percepatan penyediaan infrastruktur pengisian bahan bakar gas di Indonesia dapat terlaksana.

Menindaklanjuti kerjasama ini, Pertamina telah mengidentifikasi SPBU-SPBU yang bersinggungan dengan jaringan pipa gas bumi milik PGN dalam beberapa cluster. Nantinya, pengembangan akan diprioritaskan mulai dari SPBU dengan jarak yang terdekat dengan pipa PGN."Melalui kerjasama ini Pertamina dimungkinkan memanfaatkan pipa milik PGN untuk membangun SPBG yang terintegrasi dengan SPBU-SPBU Pertamina, sehingga masyarakat pemilik mobil pengguna BBG bisa mengisi BBG di SPBU yang telah terintegrasi dengan SPBG", ujar Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda Hasjim.

"Kami gembira dapat bersinergi dengan Pertamina dalam penyediaan infrastruktur bagi pemenuhan gas bumi ke sektor transportasi. Pembangunan SPBG yang terintegrasi dengan SPBU, kami harapkan dapat memenuhi kebutuhan BBG bagi sektor transportasi di Indonesia," ujar Jobi.

Strategi pembangunan integrasi SPBU dan SPBG diyakini akan meminimalkan hambatan pembangunan SPBG, seperti pembebasan lahan dan perizinan, sehingga pembangunan SPBG bisa lebih cepat dan efsien. Pertamina akan menambah fasilitas pengisian BBG berupa dispenser, kompresor, gas dryer dan fasilitas lainnya, dengan proses pengerjaan sekitar 4 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan membangun SPBG dari awal.

Kerjasama yang baik dengan pengusaha SPBU pun diperlukan agar strategi ini berjalan tanpa kendala, tentu saja dengan skema kerja sama dan margin yang menarik. Pertamina dan PGN berharap dengan pengembangan SPBU yang terintegrasi dengan SPBG, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tertarik untuk beralih dari BBM ke BBG yang lebih ramah lingkungan.

"Kami berharap kerjasama ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan kemandirian energi melalui pemanfaatan gas bumi. Sebagai energi baik yang ramah lingkungan, hemat dan aman, gas bumi dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kemakmuran Indonesia," ujar Jobi.

Mengenai dukungan yang diharapakan dari Pemerintah dijelaskan Yenni, untuk keberhasilan program konversi ini juga diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah terkait ketersediaan converter kit, kesiapan bengkel instalasi yang memadai, termasuk insentif kepada produsen kendaraan yang mempro-duksi kendaraan berbahan bakar gas. Pemerintah daerah dapat berkontribusi nyata melalui kebijakan yang mewajibkan semua angkutan umum dan taksi untuk menggunakan gas untuk menjamin program konversi BBM ke BBG berjalan dengan baik.

"Pertamina dan PGN berkomitmen untuk dapat menyediakan jaringan SPBG yang terintegrasi dengan SPBU yang lebih luas. Akan tetapi, upaya dari aspek penyediaan (supply side) tersebut akan lebih efektif lagi apabila mendapatkan dukungan kuat dari seluruh pihak terkait, khususnya pemerintah pusat dan daerah," tutup Yenni. (SF)

Share This!