Laksanakan Reformasi Birokrasi dengan Baik, Kementerian ESDM Diganjar Berbagai Prestasi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 285.Pers/04/SJI/2020

Tanggal: 1 Oktober 2020

Laksanakan Reformasi Birokrasi dengan Baik, Kementerian ESDM Diganjar Berbagai Prestasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), meski dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial saat membuka Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) secara daring.

"Walaupun pada kondisi (pandemi Covid-19) seperti ini, pelaksanaan pelayanan Pemerintah harus tetap berjalan secara produktif dan dengan disiplin yang tinggi dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Ego, Kamis (1/10).

Ego mengatakan, beberapa rekomendasi dari tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun yang lalu, telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, dengan harapan semakin lebih baik lagi dan dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Kementerian ESDM, baik di jajaran pimpinan maupun pegawai.

Evaluasi dan tindak lanjut dari RB yang dilaksanakan di Kementerian ESDM, lanjut Ego, membuahkan hasil yang sangat positif, di antaranya, yaitu Kementerian ESDM selama 4 tahun berturut-turut menerima opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dan Pengelolaan Barang Milik Negara terbaik dua tahun terakhir sejak 2019.

"Kemudian prestasi lainnya adalah Penerapan LHKPN dan e-LHKPN terbaik, Top IT dan Innovation Leadership dalam ajang BKN Award 2019, serta menerima penghargaan dalam pengelolaan arsip dengan kategori Sangat Memuaskan," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM Muhammad Rizwi merinci, evaluasi RB membuat peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dimana sebelumnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) hanya ada di 4 Satker, setelah evaluasi menjadi 9 Satker yang memperoleh predikat tersebut di Kementerian ESDM.

"Selain itu, sebelum tahun 2017, alokasi APBN Kementerian ESDM anggaran untuk program yang menyentuh masyarakat langsung jauh di bawah 50%, kemudian di 2018, anggaran untuk masyarakat mencapai lebih dari 50%, dan juga pengelolaan PNBP yang melibihi target, di angka 181% dari target yang ditetapkan," jelasnya.

Atas seluruh prestasi ini, apresiasi yang tinggi diberikan oleh Kementerian PANRB. Hal itu diutarakan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian PANRB Salman. Dirinya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kementerian ESDM dan juga para pejabat-pejabat atas atensi yang diberikan terkait pengelolaan RB di KESDM.

"Terima kasih kepada Pak Sekjen dan teman-teman Kementerian ESDM, telah memberikan komitmen yang besar dan tinggi sekali untuk membina dan mengembangkan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan," ungkapnya.

Sebagai informasi, selanjutnya pada sesi siang, evaluasi RB di unit kerja Ditjen Migas, Minerba, Ketenagalistrikan, dan EBTKE yg di hadiri oleh sebagian besar Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dari masing-masing unit kerja. Hal ini membuktikan komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam mendorong penerapan RB di KESDM. (DAN)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Share This!