Gunakan PI Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Rakyat

Thursday, 30 July 2015 - Dibaca 1096 kali

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menekankan, agar PI (participating interest) yang menjadi hak Pemerintah Daerah dapat dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat dan diupayakan sedapat mungkin menggunakan dana milik sendiri.

Terkait dengan PI yang diperoleh Pemerintah Daerah, yang terpenting adalah seluruh rakyat yang ada didaerah tersebut dapat memperoleh manfaat dari pada kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, ujar Jusuf Kalla usai penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) untuk pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, Rabu (29/7) kemarin.

Kesejahteraan rakyat adalah yang paling utama, berbicara kepada rakyat dijelaskan Jusuf Kalla janggan menggunakan kata-kata yang sulit, jangan pakai pasal sekian undang-undang, ayat sekian, pp, karena jika komunikasi seperti itu yang dilakukan tidak akan "ketemu", lanjut Jusuf Kalla.

Kepada daerah Jusuf Kalla berpesan agar tidak menggunakan uang dari pihak swasta untuk membiayai PI karena dikhawatirkan akan merugikan kepentingan daerah. "Saya selalu pesankan iyalah jangan kita nanti terbuai dengan satu kepentingan jangka pendek. Jangan nanti kemudian yang 10% ada investor yang ini sedaerah atau terima bersih saja sekian, akibatnya seperti NTB tidak dapat apa-apa, karena rugi karena apa. Atau dulu kita bicara freeport. kalau betul-betul pemerintah daerah tidak sanggup, pemerintah akan menalanginya. Jangan mengundang swasta," tegas Jusuf.

"Kalau kepentingannya jangka pendek itu tidak akan tercapai hasilnya secara baik. itulah harapan saya," lanjut Jusuf.

Penegasan untuk memberikan PI untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan sebisa mungkin menggunkan dana sendiri juga diutarakan Menteri ESDM, Sudirman Said, "tadi Pak Wapres memberikan penekanan lagi, gunakan PI ini untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan sebisa-bisanya menggunakan dana sendiri, kalaupun tidak ada, nanti BUMN kita akan ikut mensupport bahkan pemerintah melalui public private partnership juga bisa menjadi pendukungnya," ujar Sudirman. (SF)

Share This!