EBT, Proyeksi Pemerintah Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Sumbar

PADANG - Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyusun langkah strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Sumatera Barat dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan. Peningkatan rasio elektrifikasi ini ditempuh melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini menjadi pokok pembicaraan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kementerian ESDM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat, Rabu (23/3).

Sekretaris Daerah Sumatera Barat (Sumbar), Ali Asmar, mengakui masih banyak sebagian masyarakat Sumatera Barat yang belum menikmati listrik. "Kita sangat mendukung target Presiden, Joko Widodo, dalam menjalankan program 35.000 MW, terutama mencari peluang dari EBT," tegas Ali saat membuka acara FGD dengan tema 'Akselerasi Solusi Permasalahan Sektor ESDM di Provinsi Sumatera Barat'. Ia meyakinkan Pemprov Sumbar akan terus berupaya mengembangkan EBT sebagai solusi atas penanganan energi ke depan.

Data yang dihimpun oleh PLN Wilayah Sumatera Barat menunjukkan pasokan listrik yang masih minim di Sumbar. Bahkan, awal tahun ini sering mendapat suplai listrik dari Sumatera bagian Selatan. "Memang, pertumbuhan beban puncak cukup signifikan selama 10 tahun terakhir," ujar Supriyadi, General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Barat. Secara umum, rasio elektrifikasi di Sumbar masih 82,76%. Lanjutnya, ia berharap potensi EBT bisa dioptimalkan seiring adanya program "Listrik Desa" dari Kementerian ESDM sehingga mampu membantu memperbaiki tingkat rasio elektrifikasi terutama di Kepulauan Mentawai yang baru 25% teraliri listrik.

Merespon hal tersebut, Kementerian ESDM telah menyiapkan beberapan instrumen penting. Salah satu instrumen yang terbesar adalah dengan menciptakan kabijakan energi yang tepat. Terlebih antisipasi atas lonjakan konsumi listrik hingga 2.500 Kwh/kapita pada 2025. "Arah kebijakan yang sudah dilakukan adalah Nawacita untuk membangun kedaulatan energi," ujar Marintje Hutapea selaku Direktur Aneka Energi, Direktorat Jenderal EBTKE.

"Sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2015, kita akan memaksimalkan penggunaan EBT dengan memperhatikan tingkat keenomian," kata Marintje. Kemudian, ia mengutarakan bahwa Pemerintah Pusat juga segera menambah kapasitas pembangkit listrik dan mengembangkan penyediaan akses modern di bidang energi. Selain itu, mengordinir secara khusus para pengusaha yang ingin membangun usaha di subsektor EBT. (NA)

Share This!