DPR RI Setujui Pengambilalihan 100 Persen PT Inalum

JAKARTA - Komisi VII DPR menyetujui rencana Pemerintah untuk mengambilalih 100 persen saham PT Inalum sehingga kepemilikannya beralih sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Demikian salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jero Wacik dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (23/10/2013).

Pengambilalihan sepenuhnya PT Inalum ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana adalah untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional serta untuk percepatan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri melalui pengolahan dan pemurnian mineral.

Sepakat untuk pengambilalihan, rapat kerja menorehkan beberapa catatan yaitu, pengambilalihan PT Inalum perlu dipertimbangkan untuk mendukung elektrifikasi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, pengambilalihan PT Inalum perlu memperhatikan partisipasi daerah dalam hal kepemilikan saham, pengelolaan selanjutnya perlu mengutamakan kepentingan barang dan jasa lokal, pengusaha lokal dan tenaga kerja setempat dan terakhir memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

komposisi saham di PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) pada awal berdiri adalah 10% Indonesia dan 90% Nippon Asahan Aluminium (NAA) Co. ltd, sementara sejak 10 februari 1998 adalah 41,1% Indonesia dan 58,9% NAA. PT Inalum memproduksi alumunium ingot sebesar 225.000 ton per tahun dan listrik sebesar 603 mw.

Master agreement antara pemerintah indonesia dan NAA yang berlaku selama ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Pengambilalihan PT Inalum dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, produksi listrik yang dihasilkan PT Inalum berasal dari sungai asahan. Potensi tenaga air sungai asahan yang bersumber dari air terjun sigura-gura dan tangga, diperkirakan mencapai sekitar 1000 Mw. Potensi yang sedemikian besar tersebut merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan lebih khusus di propinsi sumatera utara.(SA/SF)

Share This!