Dongkrak Kebutuhan Domestik, Pemerintah Bakal Revisi Acuan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 412.Pers/04/SJI/2024

Tanggal: 5 Agustus 2024

Dongkrak Kebutuhan Domestik, Pemerintah Bakal Revisi Acuan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

Guna meningkatkan interkonektivitas penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik, pemerintah menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi. Berdasarkan data realisasi tahun 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) atau 68,2%. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas untuk sektor industri sebesar 1.516 MMSCFD. Sedangkan untuk Jargas sekitar 16 MMSCFD.

"Adanya transmisi gas ini, nanti Jawa ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri. Adanya transmisi gas tersebut itu kita juga bisa mengurangi impor LPG yang besarnya lebih dari 6 juta ton setahun," Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa hari lalu di acara Temu Media, Jumat (2/8).

Arifin memaparkan, strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur, dimana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui virtual pipeline, menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan demand antara Barat dan Timur.

"Sebagai bentuk inisiasi Pemerintah dan perwujudan implementasi Proyek Strategis Nasional, pipa Cirebon Semarang Tahap I telah dilakukan pembangunan, dan Tahap II dalam tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, Pipa Sei-Mangkei-Dumai telah dilakukan kajian kelayakan pembangunan (Feasibility Study)," ujar Arifin lagi.

Sedangkan perencanaan virtual pipeline, akan diimplementasikan melalui program gasifikasi pembangkit, dimana pengembangan di sektor kelistrikan diharapkan menjadi anchor buyer untuk pengembangan pasar gas bumi di wilayah setempat dan fasilitas utama yang dibangun meliputi Terminal Regasifikasi LNG, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang berfungsi sebagai Hub dan Small Scale LNG Carriers sebagai penyalur LNG.

Proyek pipanisasi gas bumi dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi ditingkat domestik seperti pembangunan pipanisasi gas bumi Cisem I dan II sepanjang 555 Km dengan anggaran Rp 7,8 triliun dilakukan pemerintah untuk menjamin pasokan gas ke Jawa Barat/Tengah dari kelebihan gas di Jawa Timur sedangkan pipanisasi Duri-Sei Mangke dibangun untuk menyalurkan gas WK Andaman ke Sumatera dan Jawa. "Proyek pipanisasi Duri-Sei Mangke ini kunci integrasi pipa sepanjang Sumatera, dan Sumatera-Jawa," ujar Arifin.

Melalui program jaringan gas kota (jargas) yang terintegrasi dengan program-program pipanisasi tersebut, Pemerintah dapat menyediakan bahan bakar murah yang sangat terjangkau untuk masyarakat. Program Pipanisasi Cisem I dan II memberikan manfaat kepada masyarakat berupa bahan bakar yang lebih murah yang lebih terjangkau berupa penghematan biaya masak sebesar Rp 54 milyar per tahun dan penghematan subsidi negara untuk LPG 3 kg sebesar Rp 210 milyar per tahun. Sedangkan proyek Duri-Sei Mangke mengurangi subsidi LPG 3 Kg Rp420 miliar dan penghematan biaya masak Rp107 milyar per tahun," jelas Arifin.

Kajian Pengalihan Subsidi

Pemerintah sendiri berkomitmen penuh untuk mengupayakan harga gas di hulu menjadi lebih murah sehingga masyarakat yang memanfaatkan jargas akan mendapatkan harga yang murah dan tentunya ini akan meringankan beban masyarakat."Saat ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah, sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu," kata Arifin.

Arifin menambahkan, saat ini sedang dikaji opsi-opsi yang memungkinkan harga gas di hulu lebih murah termasuk mensubsidinya. "Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi LPG, nanti kalau kita pakai gas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ada dalam jangkauan," imbuh Arifin.

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2023 lalu realisasi penyambungan jargas rumah tangga di tanah air baru mencapai 900 ribu sambungan rumah tangga (SR). (SF)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agus Cahyono Adi

Share This!