Daerah Dengan APBD Besar Diharapkan Beri Sambungan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: 0031.Pers/04/SJI/2019
Daerah Dengan APBD Besar Diharapkan Beri Sambungan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan
bahwa pemerintah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) besar dapat berkontribusi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi
Nasional, salah satunya adalah dengan memberikan sambungan listrik gratis bagi
masyarakat tidak mampu yang ada di wilayahnya.
Jonan mencontohkan, di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur terdapat
sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara
jaringan distribusi PLN sudah tersedia.
"Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100
rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar
biaya penyambungannya. Saya berterima kasih kepada Ibu Bupati, ada komitmen
bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk memberikan sambungan gratis kepada
masyarakat.
Saya mengimbau, terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga
Kabupaten-kabupaten yang APBD-nya triliunan, menyisihkan sebagian untuk
memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu
sehingga bisa menikmati listrik," kata Jonan, usai melakukan peninjauan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Selasa (8/1).
Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere bisa
untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya
penyambungan atau pemasangan.
"Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp 15 ribu, tapi kalau pasang itu
sekitar Rp 500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah
provinsi yang membantu," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional
adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%.
"Pemerintah dan juga PLN sebagai operator berusaha mencapai rasio
eltrifikasi 99,9% di tahun ini. Upayanya, satu, terus melanjutlan
pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum
terlayani listriknya. Yang lain adalah dengan pemasangan home solar system di
daerah-daerah yang sulit, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio
elektifikasinya tercapai," terangnya.
Di samping itu, tersedia juga alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu.
"Ada alokasi APBN utk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun
2019. Jadi kita bagi-bagi," jelas Jonan.
Dalam kunjungannya ke PLTU Paiton, Jonan mengapresiasi peran PLTU Paiton
dalam menjaga pengelolaan lingkungan. PLTU Paiton merupakan salah satu contoh
PLTU dengan pengelolaan terbaik yang dibuktikan dengan banyaknya menerima
penghargaan. Tahun 2018 lalu, PLTU Paiton dikukuhkan sebagai fast-track power
plant of the year pada ajang Asian Power Awards, untuk kategori Coal Power
Project of The Year.
Beberapa inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 diantaranya, efisiensi
energi, penurunan emisi dengan mengganti pola bukaan continuous blow down pada
proses produksi tenaga listrik, efisiensi air, pemanfaatan dan pengelolaan
limbah B3 dan Non-B3 serta pengelolaan lingkungan.
"PLTU Paiton 1 dan 2, selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan proper
emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya sangat apresiasi
mengenai lingkungan hidup, karena Paiton ini salah satu kompleks PLTU yang
terbesar di Jawa. Kedepan saya minta dipertahankan dan juga untuk ditingkatkan
teknologinya sehingga bisa mengurangi polusi udara," pungkas Jonan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama
Agung Pribadi (08112213555)
Share This!