BPH Migas Segera Terapkan Sistem Distribusi Tertutup Untuk Minyak Tanah Bersubsidi

'Dengan diterapkannya sistem distribusi tertutup ini diharapkan penyaluran minyak tanah bersubsidi akan tepat sasaran,' papar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro saat memberikan keterangan pers, Senin (14/1) di loby gedung Departemen ESDM.

Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, sensus yang dibiayai dana APBN itu akan terus dilanjutkan hingga keseluruh kabupaten di tanah air. Berdasarkan sensus akan dihasilkan maping (peta) pengguna minyak tanah sebagai dasar sistem distribusi tertutup.

Sistem distribusi tertutup, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, adalah sistem distribusi minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali. Didalamnya memuat daftar nama, alamat serta kebutuhan minyak tanah setiap bulan.

'Berdasarkan kartu kendali inilah pembelian minyak tanah bersubsidi akan dilayani oleh Badan Usaha penyelenggara PSO (PT Pertamina) kepada konsumen sesuai angka yang tercantum pada kartu. Jadi kita menjual minyak tanah sesuai dengan kebutuhan dan bukan sesuai keinginan mereka," papar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

Diungkapkan oleh Tubagus Haryono sensus dilakukan sejak tahun 2006 pada 10 kabupaten. Kemudian dilanjutkan tahun 2007 hingga menjangkau 63 kabupaten yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT. Tahun 2008 sensus dilanjutkan ke wilayah lainnya.

Ke 63 kabupaten yang sudah di sensus itu, menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, akan dijadikan model penerapan sistem distribusi tertutup. Selain itu sensus juga untuk mengetahui betulkah selama ini konsumsi minyak tanah masyarakat Indonesia 3,75 liter/jiwa/ bulan yang selama ini dijadikan tolak ukur.

Sistem distribusi terbuka yang selama ini dijadikan pola penyaluran minyak tanah bersubsidi telah membuka peluang penyalahgunaan. Berbagai kelangkaan yang menimbulkan antrian panjang masyarakat pemakai minyak tanah merupakan salah satu indikator penyelewengan tersebut.

Share This!