Atasi Kekurangan Pasokan Listrik Harus Dengan Tindakan Kolektif

JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyatakan, bahwa untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik dibeberapa lokasi untuk mengatasinya diperlukan langkah bersama lintas institusi dan Kementerian. Permasalahan energi bukan hanya permasalahan Kementerian ESDM tetapi energi itu urusan lintas sektor.

"Dalam rangka mengatasi krisis listrik, dalam sidang Dewan Energi Nasional hari ini, Kamis (18/12/2014) forum bersepakat untuk menempuh langkah-langkah bersama secara kolektif bagaimana mengantisipasi atau menghindari terjadinya kekurangan pasokan listrik atau krisis listrik", ujar Menteri ESDM.

Guna mengatasi kekurangan pasokan listrik, PLN sudah memaparkan action plan yang akan dikerjakan pada tiap-tiap region, sedangkan pada level Kementerian, saat ini sedang disiapkan regulasi yang sifatnya adalah menyederhanakan perijinan, dan prosedur, kedua, standarisasi, ini sejalan dengan reformasi dari goverment termasuk rasionalisasi tarif yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM agar dapat memberikan satu kejelasan tarif kepada masyarakat.

Selain itu, dalam rangka mendorong penyederhanaan perijinan, dalam waktu dekat kita akan menyerahkan pengurusan perijinan listrik kepada BKPM sebagai bagaian dari usaha membangun pusat layanan satu atap dan yang terakhir bagaimana kerjasama lintas Kementerian dilakukan, lanjut Menteri.

"Kementerian Kehutanan telah menyatakan supportnya untuk menyelesaikan permasalahan lahan, dan Kementerian Keuangan akan menyelesaikan permasalahan pembiayaan multi years, karena ada proyek terhambat akibat anggarannya hanya berlaku satu tahun", ujar Menteri.

Menambahkan Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Sonny Keraf menyatakan, "kami telah mengindentifikasi bahwa ada beberapa daerah yang memang berpotensi akan ada kekeurangan listrik dan setiap daerah punya cara untuk penanganannya masing-masing salah satunya misalnya adalah dengan menyediakan pasokan gas untuk daerah-daerah yang memang bisa terjangkau dengan pasokan gas tetapi juga bersamaan dengan itu ada beberapa proyek pembangkit yang memang sedang dilaksanakan dan bisa segara diselesaikan paling tidak tahun 2015 untuk bisa mengatasi krisis listrik atau kekurangan pasokan listrik didaerah itu".

Ditambahkannya, permasalahannya lainnya antara lain, adanya persoalan transmisi dan ada yang terkait dengan pembebasan lahan dan itu bisa diselesaikan dengan lintas sektor kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Energi itu bukan hanya urusan Kementerian ESDM, tetapi energi itu urusan lintas sektor sehingga didalamnya para Menteri termasuk juga didalamnya kami para anggota yang mewakili unsur kepentingan duduk bersama untuk mengambil langkah bersama untuk menyelesaikan", ujar Sonny.

Untuk mempercepat penyelelesaian lahan Sonny mengharapkan, agar pemerintah untuk mengambil peran didepan melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk agar mereka menyadari bahwa kebutuhan tanah untuk listrik itu adalah kepentingan umum bukan bisnis, sebaliknya jika badan usaha yang maju, mereka berpikir dalam kontek bisnis. (SF)

Share This!