![](/assets/imagecache/bodyView/arsip-berita-arcandra-petakan-tantangan-pengembangan-bisnis-gas-di-indonesia-ydkwf2m.jpg)
Arcandra Petakan Tantangan Pengembangan Bisnis Gas di Indonesia
JAKARTA - Demi menciptakan pengembangan bisnis gas di Indonesia yang punya daya saing, masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memetakan tantangan tersebut sebagaimana ia kemukakan pada acara 'The 7th International Indonesia Gas Infrastructure Conference & Exhibition IndoPIPE2018' di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (25/9).
Pertama, ketersediaan infrastuktur. Arcandra mengungkapkan peran utama infrastruktur sebagai penunjang utama pengembangan bisnis gas. "Mau seperti apapun perencanaan pengembangan gas tanpa infrastruktur, ini tidak akan berjalan. Beda dengan minyak, kalau minyak produksi (banyak), ekspor mudah. Tapi bicara gas tidak semudah itu, kita harus bangun infrastruktur sebelum dikembangkan," jelas Arcandra.
Ia kemudian menyoroti model pembangunan infrastuktur gas di Indonesia yang semestinya disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. "Kita lihat negara lebih maju, kemana kita lihatnya? Kemana kita belajar? kebanyakan dari negara continental. Lihat negara kita, negara kita ini archipelago. Kalau kita kepulauan, maka pengembangan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik negara. Ini jadi pekerjaan kita semua," tegas Arcandra.
Kedua, kebutuhan gas. Selama ini, Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam mengantisipasi ketidakpastian kebutuhan gas. "Kita tidak bisa pastikan permintaan (gas) di Indonesia dalam 7 tahun. Siapa yg bisa garansi permintaan (gas) dalam 20 tahun? Persoalan di Kementerian, kita komitmen untuk menyediakan 100 mmscfd pada tahun 2018. Yang terjadi malah offtaker tidak ada," ungkap Arcandra.
Tantangan ketiga adalah kesediaan untuk membayar (willingness to pay) jika terjadi perubahan harga di pasar. Apalagi, kontrak jual beli gas selama ini selalu mencantumkan klausul price review. Klausul ini memungkinkan kedua pihak yang berkontrak harus melakukan perundingan ulang yang juga melibatkan pemerintah.
"Misalnya di kontrak USD 6 per MMBTU kemudian hari ini produser gas punya peluang tingkatkan harga karena harganya naik ke USD 8 per MMBTU. Kenapa bisa? Karena dikontrak memungkinkan untuk review harga," tutur dia.
Arcandra berharap kontrak jual beli gas nantinya sudah mencantumkan risiko bisnis dalam menentukan harga sehingga lebih memudahkan dalam menjalankan bisnis gas di Indonesia.
Selain tantangan di atas, masih ada tiga tantangan lain yang menentukan mulusnya pengembangan bisnis gas di Indonesia, yaitu skema pendanaan, ketidakpastian produksi akibat keterbatasan teknologi hingga human capital. "Tantangan terbesar adalah pengembangan human capital. Apakah kita punya sumber daya manusia yang baik untuk jalankan industri migas Indonesia? Orang asing silakan ke Indonesia, tapi jadikan itu untuk belajar," pungkas Arcandra.
Penulis: Naufal Azizi
Share This!