Sektor Migas Dominasi Penerimaan PNBP

JAKARTA. Sektor minyak dan gas bumi (migas), seperti diungkapkan oleh peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, Sunarsip, senantiasa mendominasi penerimaan negara dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Berdasarkan data realisasi hingga Juli 2008, dari PNBP sebesar Rp 148,6 triliun sektor migas menyumbang Rp 101,5 triliun.

''PNBP selama ini sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP (Indonesia Price Crude),'' ujar Sunarsip saat menjadi nara sumber pada Seminar Perencanaan Energi Daerah di Jakarta, akhir bulan Agustus 2008. Seminar diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan SenterNovem, Belanda dalam rangka program CAREPI.

Diuraikan oleh Sunarsip, PNBP dalam APBN-P 2008 sebesar Rp 282,8 triliun. Perkiraan realisasi sebesar Rp 363,1 triliun. Sedang pada RAPBN 2009 target PNBP sebesar 295,4 triliun dengan asumsi ICP sebesar 100 USD per barel serta lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel per hari, menggunakan kurs mata uang Rp 9100 per USD. ''Dampak perkembangan harga minyak mentah terutama berpengaruh pada PNBP dan PPh migas dan belanja subsidi energi,'' papar Sunarsip.

Pos PNBP terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba BUMN dan PNBP lainnya. Penerimaan SDA terdiri dari migas dan non migas. Penerimaan migas terdiri dari minyak mentah dan gas bumi. Selama ini pos PNBP SDA didominasi migas. Sedang penerimaan migas disumbang sebagian besar PNBP minyak mentah. Pada APBN-P 2008 perkiraan realisasi PNBP SDA sebesar Rp 264,8 triliun, sumbangan PNBP migas sebesar Rp 254,9 triliun.

Pada kesempatan tersebut Sunarsip juga mengungkapkan bahwa optimalisasi produksi energi diikuti dengan efisiensi cost recovery. Saat ini proporsi cost recovery terhadap pendapatan bruto KPS rata-rata sebesar 22% hingga 23 % dengan kecenderungan menurun. ''Cost recovery migas naik dari USD 10,5 miliar tahun 2008 menjadi USD 12,9 milliar tahun 2009 karena beroperasinya 3 lapangan baru yang berproduksi 2009 yaitu Tangguh, blok Cepu dan Duri dengan produksi minyak 70 ribu bph dan LNG 3,8 juta ton,'' papar Sunarsip.

Diungkapkan pula bahwa upaya perbaikan cost recovery dilakukan dengan pembentukan task force (gugus tugas) cost recovery. Gugus tugas ini melakukan evaluasi biaya dalam kegiatan sektor migas, termasuk standar biaya dalam cost recovery KPS yang selama ini menjadi dasar persetujuan BPMIGAS terhadap rencana kerja dan anggaran KPS.

Selain itu gugus tugas juga menetapkan parameter dalam perhitungan penerimaan migas, cost recovery serta lifting/produksi migas bersama BPMIGAS. ''Gugus tugas juga menghitung penerimaan bagian pemerintah dari sektor migas,'' ujar Sunarsip.

Bagikan Ini!