![](/assets/imagecache/bodyView/arsip-berita-proyek-35000-mw-target-disesuaikan-dengan-kebutuhan-9le5riv.jpg)
Proyek 35.000 MW, Target Disesuaikan Dengan Kebutuhan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa proyek percepatan pembangkit 35.000 Megawatt (MW) yang saat ini tengah berjalan tidak akan mengalami penundaan, proyek ini pelaksanaannya akan disesuaikan dengan pertumbuhan konsumsi yang ada.
"Proyek listrik 35.000 MW didesain dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7%, tapi global ekonomi 'kan masih seperti sekarang yang tidak terlalu menggembirakan. Walaupun dari forecasting World Bank kemarin ekonomi dunia tahun ini akan bisa tumbuh 3,6% dan tahun depan mungkin 3,7%, momentum ini harus kita pelihara supaya kita bisa lebih maju lagi," ujar Luhut dalam acara diskusi media di Kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Rabu (18/10).
Luhut memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kehati-hatian langkah yang dilakukan pemerintah maka ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh. "Pertumbuhan listrik kita itukan selalu 1% sampai 2% diatas pertumbuhan ekonomi, 'nah jika pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini sekitar 5%, katakanlah 5,3%, maka pertumbuhan listrik kita kira-kira sekitar 6% - 7%. Sekarang terpasang kira-kira 60.000 MW. Jadi listrik bisnis itu menjadi sangat penting bagi Indonesia, tapi memang PLN juga jadi harus dibuat juga lebih efisien," jelas Luhut.
Penyesuaian antara kebutuhan dengan pertumbuhan pembangkit listrik sebelumnya pernah diucapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai meresmikan proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Banten awal Oktober lalu. Menurut Presiden, target penyelesaian proyek pembangkit listrik 35.000 MW harus disesuaikan. Selain menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi, juga untuk menjaga kondisi keuangan PT PLN (Persero), sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas listrik yang merugikan PLN karena harus tetap membeli listrik yang dibangun oleh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
"Dulu hitungan kita kan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau terlalu over, PLN bayar apanya. Cicilannya juga berat. Oleh karena itu disesuaikan kebutuhannya, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada," ujar Presiden di Serang, Provinsi Banten, Kamis (5/10).
Progres Proyek 35.000 MW hingga saat ini, sebesar 773 MW pembangkit telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD). 15.266 MW tengah dalam tahap konstruksi. Sebanyak 10.255 MW telah melakukan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum konstruksi. Di samping itu, 4.563 MW tengah dalam proses pengadaan dan 6.970 MW dalam tahap perencanaan.
Proyek percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW merupakan upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Separuh dari Proyek 35.000 MW akan diselesaikan pada tahun 2025 karena menyesuaikan kebutuhan listrik masyarakat.(SF)
Bagikan Ini!