Menjaga Kebhinnekaan di Indonesia, Jonan: Harus Diisi Dengan Empati Yang Besar

Kamis, 9 Agustus 2018 - Dibaca 1047 kali

Surabaya - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa kebhinnekaan di Indonesia saat ini tidak hanya berbicara mengenai empat pilar kebangsaan, namun juga membicarakan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan kebhinnekaan di Indonesia.

"Pemerintah semakin lama semakin memprioritaskan pembangunan yang merata. Pembangunan yang berkeadilan, jika tidak adil maka kebhinnekaan akan semakin terganggu", pesan Jonan saat menjadi pembicara kunci dalam forum bertema Semangat Kebangsaan Berbhinneka Tetap Indonesia, di Surabaya, Rabu (8/8).

Pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia yang bersifat kompleks dan multisektoral, tegas Jonan, memerlukan empati yang lebih besar, khususnya untuk saudara saudara kita yang kurang beruntung.

"Kalau anak-anak disini masih ingin melihat kebhinnekaan, pemerataan di segala sektor harus dijalankan. Kebhinnekaan itu harus diisi dengan empati yang besar khususnya untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung", tegasnya.

Ketimpangan juga, terang Jonan, terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata. Padahal, hal ini sangat penting bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk.

"Selayaknya, pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan harus selaras sehingga tidak ada ketimpangan yang akan melahirkan ketidakadilan," tandas Jonan.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Jonan menilai strategi yang dikedepankan harus mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.

"Pembangunan itu sendiri harus selaras dan mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut," tutup Jonan.

Penulis : Riza Dian Triwibowo

Bagikan Ini!