Kerja Keras Capai Target BBM Satu Harga
Amalatu-Seram Bagian Barat, Pemerintah mendukung upaya PT Pertamina mencapai target pendirian lembaga penyalur dalam Program BBM Satu Harga yang pada tahun ini direncanakan 54 lembaga penyalur. Hingga saat ini, secara nasional telah direalisasikan lembaga penyalur di 25 titik dan sisanya masih dalam pembangunan.
Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial disela-sela peresmian lembaga penyalur BBM berupa SPBU Mini di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (2/10). Peresmian SPBU Mini ini merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga.
"Kita masih punya waktu 3 bulan (hingga akhir tahun). Pertamina kerja keras mempercepat ini. Memang sebagian masih dalam proses pembangunan. Kita harap di akhir tahun (target) 54 lembaga penyalur dapat kita kejar," ujar Ego Syahrial.
Upaya mewujudkan BBM Satu Harga di seluruh nusantara memang tidak mudah. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjamin ketersediaan BBM tiap hari dan dapat dikonsumsi masyarakat. Sebelum adanya SPBU Mini ini, masyarakat Amalatu jika ingin membeli BBM dengan harga resmi, harus menempuh jarak sejauh 50 km atau harus membeli di pengecer dengan harga yang lebih mahal.
Tantangan lainnya, menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatna Sardjito, dari aspek finansial, karena margin dari Program BBM Satu Harga sangat kecil. Oleh karena itu, sebagaimana di wilayah Papua, MOR VIII Maluku Papua, juga akan memberikan margin khusus kepada lembaga penyalur 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar)di Seram, jika memiliki cash flow dan penebusan BBM lancar.
Begitu kompleks permasalahan implementasi BBM Satu Harga, Adiatma menambahkan, Pertamina mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain membantu pembangunan infrastruktur sehingga memudahkan transportasi pengangkutan BBM sampai ke tujuan juga pembangunan storage (tempat penyimpanannya) agar lembaga penyalur itu bisa secara kontinyu dan lancar dapat menjual BBM subsidi kepada masyarakat.
"Selain itu pengawasan dan penertiban terhadap pengecer yang sering menjual BBM dengan harga tinggi juga merupakan hal yang perlu mendapat perhatian pemda beserta aparat terkait agar program BBM Satu harga ini bisa terimplementasi dengan baik," katanya.
Dirjen Migas menambahkan, terkait biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk merealisasikan BBM Satu Harga ini, Pemerintah dapat memahaminya. Dia menekankan, Pemerintah sangat berkepentingan memajukan Pertamina. Tidak hanya melihat Perusahaan tersebut hanya dari sisi hilir, tetapi juga hulu migas. Sebagai contoh, Pemerintah mempercayakan blok-blok migas yang strategis kepada Pertamina, seperti Blok Mahakam.
"Mungkin dilihat di pemasaran, (ada biaya yang) dikeluarkan (untuk BBM Satu Harga). Tapi Pemerintah juga melihat Pertamina secara keseluruhan. Misalnya mempercayakan blok Mahakam secara keseluruhan. Itu kalau dihitung harganya sekitar US$ 2-3 miliar. Pemerintah tentunya berkepentingan membesarkan Pertamina," tegasnya.
Program BBM Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Program BBM Satu Harga bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Pada intinya, Peraturan Menteri ini mengamanatkan agar badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi segera mendirikan penyalur di lokasi-lokasi yang belum terdapat penyalur jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. (TW)