Kukuhkan Kepengurusan MKI, Dirjen Gatrik Harapkan Masukan untuk Penyelesaian Tantangan Ketenagalistrikan
Saat ini pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan di subsektor ketenagalistrikan. Untuk itu kehadiran Masyarakat Ketenaglistrikan Indonesia (MKI) diharapkan dapat memberi masukan untuk penyelesaian tantangan-tantangan tersebut. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu pada acara Pengukuhan Pengurus Masyarakat Ketenaglistrikan Indonesia (MKI) Periode 2022-2025, Jakarta (19/05/2023).
"Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu salah satunya peningkatan pemerataan akses kelistrikan untuk masyarakat dimana saat ini Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 99,63% dengan porsi 97,63% dilistriki oleh PLN dan 2% sisanya dilistriki oleh Non PLN," ujar Jisman.
Lebih lanjut Jisman mengatakan saat ini masih ketergantungan sumber pembangkitan listrik kepada energi fosil khususnya PLTU batubara masih cukup tinggi dengan bauran sebesar 67%. Ditambah lagi masih adanya subsidi harga/caping batubara untuk PLTU dan kondisi over supply PLN yang diprediksi hingga tahun 2027.
"Saat ini masih terdapat over capacity di Sistem Jamali, dan hal tersebut menjadi beban pada PLN, diharapkan adanya captive power masuk ke PLN, dikarenakan pembangunan sendiri lebih mahal," kata Jisman.
Di sisi yang lain, laju perkembangan EBT masih lambat ditengah tuntutan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah melihat terdapat mismatch antara lokasi pusat beban dan potensi EBT. Potensi hydro yang sangat besar berada di Sumatera dan Kalimantan sedangkan pusat beban berada di Jawa ditambah Sulawesi dan Maluku dengan rencana industri smelter. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan transmisi yang dapat menjadi backbone didalam sistem.
"Terdapat potensi 15 GW di Kalimantan, dan di Sumatera terdapat potensi hydro namun bebannya masih berpusat di Jawa. Oleh karena itu harus mengembangkan smelter di lokasi tersebut," ujar Jisman.
Lebih lanjut ia mengatakan potensi EBT yang besar nantinya diharapkan dapat dievakuasi menuju pusat beban dan memberi manfaat ekonomi. Untuk itu menurutnya perharian pada pembangunan jaringan transmisi yang mumpuni sangat penting.
"Istilahnya, no transition without transmission" ujar Jisman.
Untuk proyek-proyek infrastruktur, pemerintah perlu memastikan penyelesaian proyek tersebut sesuai RUPTL dan tepat waktu. Selain itu pemerintah dihadapkan pada tantangan mengendalikan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi dan kompensasi tenaga listrik, memastikan percepatan penyelesaian pembangunan jaringan interkoneksi, memonitor implementasi PLTS dan peningkatan porsi cofiring biomassa untuk memenuhi target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23%, serta memonitor realisasi program dedieselisasi/konversi PLTD ke EBT maupun program konversi diesel ke LNG.
"Upaya pencapaian target - target tersebut tentunya dengan tetap mendukung TKDN dan mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri sebagaimana amanat Undang - Undang," jelas Jisman.
Pemerintah membutuhkan peran nyata dari MKI dalam mendukung kemajuan sektor ketenagalistrikan dan memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait dengan penyusunan Road Map Early Retirement PLTU sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Masukan dari MKI terkait pengembangan EBT sesuai target RUPTL dan bagaimana pembangkit EBT dapat terevakuasi dengan jaringan transmisi juga diharapkan dapat didiskusikan oleh MKI.
Ia menjelaskan masukan-masukan yang disampaikan kepada pemerintah tersebut dapat dilaksanakan melalui koordinasi antar kepengurusan MKI baik di tingkat pusat maupun wilayah, melalui berbagai forum yang dilaksanakan seperti kajian, seminar, diskusi, hingga penyusunan rekomendasi kepada Kementerian ESDM.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum MKI Evy Haryadi mengatakan dukungan dan pelibatan MKI oleh Pemerintah sangat dibutuhkan. MKI siap dan berkomitmen untuk bekerja keras, keras dan tuntas bersama Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Melalui pengukuhan ini, posisi dan peran MKI menjadi lebih matters dan hal itu merupakan modal yang sangat penting bagi MKI untuk berbuat lebih banyak, lebih cerdas dan lebih tajam untuk memastikan pertumbuhan sector ketenagalistrikan yang sehat yang menjadi bagian penting dari kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk mendukung program-program Pemerintah dalam transisi energi, melalui koordinasi, konsolidasi dan pelibatan seluruh elemen ekosistem ketenagalistrikan, menuju pencapaian target NDC dan NZE di tahun 2060," ujar Haryadi.
Di penutup acara Jisman mengucapkan selamat atas pengukuhan DPP MKI 2022-2025, ia berharap dengan kepengurusan MKI yang baru ini bisa membantu mengakselerasi program-program serta target capaian di sektor ketenagalistrikan.
"Akhir kata kami berharap kerjasama dan koordinasi yang baik antara MKI dan Pemerintah dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang dan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk mewujudkan sektor energi menjadi lebih baik," tutup Jisman. (AT)