Kejar Target NDC 2030, Kementerian ESDM Dorong Program Transisi Energi
Untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan dalam rangka program transisi energi menuju Net Zero Emission, peran pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan sangat krusial dimana potensi sumber daya EBT Indonesia yang cukup besar namun pemanfaatannya saat ini masih rendah. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada Silaturahmi Masyakarat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 2023 yang bertajuk Kesiapan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia dalam Pencapaian Target NDC 2030 melalui Pengembangan Renewable Energy, Senin (29/05/23).
"Untuk itu diperlukan aksi mitigasi sektor energi antara lain Implementasi EBT, aplikasi efisiensi energi dan penerapan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi bersih dan kegiatan lain yang dapat mengurangi emisi," ujar Jisman.
Jisman mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi sebesar 358 Juta Ton CO2(12,5%) dari kemampuan sendiri atau 446 juta ton CO2 (15,5%) dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC.
"Setiap tahun, penurunan emisi terus meningkat di atas target. Pada tahun 2021, sektor energi mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 70 juta ton CO2," ungkap Jisman.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan yang luar biasa untuk menghubungkan atau interkoneksi pulau-pulau dalam rangka mewujudkan penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok tanah air. Konsep interkoneksi jaringan tenaga listrik Supergrid sangat diperlukan, di mana sumber-sumber EBT yang tersebar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga bauran energi nasional berbasis EBT dapat meningkat, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang berkeadilan.
"No Energy Transition without Transmission," ujar Jisman.
Lebih lanjut Jisman menyampaikan di kawasan ASEAN terdapat ASEAN Power Grid (APG) yang mengintegrasikan negara-negara ASEAN yang memiliki sumber energi (khususnya energi terbarukan) dengan negara yang memerlukan energi melalui interkoneksi bilateral. Hingga kini terdapat setidaknya 7,7GW cross-border bilateral power trading, 500-600MW yang sedang terbangun, dan masih terdapat antara 18-21GW yang berupa potensi untuk power trading di masa mendatang. Head of Power Utility and Authority (HAPUA) dengan Proyek ASEAN Power Grid (APG) terus mendorong terbentuknya interkoneksi diantara negara anggota ASEAN.
"Bahkan kini di ASEAN sudah memiliki Multilateral Power Trade (MPT) yang perdana, antara Laos (sebagai penyedia energi) mengekspor ke Singapura (sebagai konsumen) dan melintasi Thailand dan Malaysia yang mendapat manfaat power wheeling," jelas Jisman.
Ketua umum MKI, Evy Haryadi di kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa MKI akan ikut berpartisipasi dalam mengawal transisi energi dengan tetap memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi listrik, serta berkomitmen dan siap berkolaborasi dalam menjalankan peran tersebut, khususnya terkait dukungan kepada Pemerintah dalam menginisiasi transisi energi dan mencapai target NDC/ Net zero emissions (NZE).
"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peran MKI menjadi wadah, sekaligus hub dan katalis dari diskusi, kajian serta perumusan inisiatif-inisiatif untuk mendukung Pemerintah mencapai target-target strategisnya" ujar Evy.
Pemerintah mengimbau MKI sebagai forum stakeholder ketenagalistrikan Indonesia agar dapat berkontribusi aktif melalui pikiran, keahlian dan keterampilan untuk pengembangan transmisi di Indonesia dan ASEAN. (RA)